Yanuar Nugroho Kritik Universitas Republik Indonesia Bentukan Prabowo: Kebijakan Salah Arah

PORTALUTAMA.NET – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Universitas Republik Indonesia (URI) untuk mendidik calon pejabat pemerintahan.

Akademisi Yanuar Nugroho menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah yang salah arah.

“Kebijakan salah arah,” kata Koordinator Tim Ahli di Sekretariat Nasional SDGs Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu.

Menurutnya, negeri ini tidak membutuhkan 10 Universitas Republik Indonesia. Negeri ini membutuhkan reformasi sektor pendidikan tinggi, seperti peningkatan kesejahteraan dosen, pembenahan UKT, dukungan terhadap riset dan inovasi, serta penguatan ekosistem pengetahuan.

“Ini tidak hanya pemborosan anggaran, tetapi juga kesalahan mendasar dalam memahami dunia pendidikan tinggi,” tandas mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan di Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kabinet Kerja periode 2 April 2015 hingga 18 Oktober 2019.

Berdasarkan laman resmi Universitas Republik Indonesia (URI), dijelaskan bahwa URI merupakan lembaga baru yang dibentuk pemerintah dengan tujuan utama mencetak calon-calon pemimpin Indonesia. Meski menyandang nama universitas, URI tidak dirancang sebagai perguruan tinggi yang membuka berbagai program studi konvensional, seperti kedokteran, teknik, hukum, maupun ekonomi.

Lembaga ini lebih difokuskan sebagai pusat pendidikan kepemimpinan nasional yang diproyeksikan menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk mengisi berbagai jabatan strategis, mulai dari pemerintahan, aparatur sipil negara (ASN), badan usaha milik negara (BUMN), hingga posisi kepemimpinan publik lainnya.

Konsep Universitas Republik Indonesia mengacu pada sejumlah negara yang telah memiliki lembaga pendidikan khusus bagi calon pejabat negara. Salah satu contohnya adalah Institut National du Service Public (INSP) di Prancis, penerus École Nationale d’Administration (ENA).

Melalui model ini, calon pemimpin dididik tidak hanya dalam aspek akademik mutakhir, tetapi juga pembentukan karakter, etika, serta wawasan kebangsaan yang utuh.

URI dipimpin oleh seorang Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Gubernur URI dijabat Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, sedangkan Wakil Gubernur URI dijabat Prof. Yos Sunitiyoso.

(Selfi/Fajar)