Pemilik Hak Ulayat Papua Bongkar Fakta Cetak Sawah, Isu Pembabatan Hutan, hingga Perampasan Tanah

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Program pengembangan sawah di Papua mulai menunjukkan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat adat pemilik hak ulayat. Salah satunya disampaikan Christoforus A. Mahuse yang mengaku optimistis melanjutkan usaha pertanian setelah berhasil memanen padi di lahan yang dikembangkan pemerintah.

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Christoforus mengatakan sekitar 571 hektare tanah hak ulayat di wilayahnya telah diolah menjadi areal persawahan. Ia membantah berbagai tudingan yang menyebut pembukaan lahan tersebut dilakukan dengan membabat hutan secara besar-besaran.

“Tidak ada pembabatan hutan,” ujar Christoforus, dikutip pada Minggu (21/6/2026).

Menurut dia, sebelum program pengembangan sawah dijalankan, pemerintah terlebih dahulu meminta persetujuan masyarakat pemilik hak ulayat. Setelah melalui proses tersebut, masyarakat menyatakan kesediaannya untuk memanfaatkan lahan sebagai kawasan pertanian.

Christoforus menegaskan, status kepemilikan tanah tidak berubah. Lahan tetap menjadi milik masyarakat adat dan hasil pertanian yang diperoleh sepenuhnya dinikmati oleh warga setempat.

Ia menjelaskan pemerintah memberikan dukungan berupa pembukaan lahan menggunakan alat berat, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih, hingga sarana produksi pertanian lainnya.

“Saya tanggapi positif karena saya ingin maju. Saya memang ingin bertani, menanam padi,” katanya.

Menurut Christoforus, tanpa dukungan pemerintah, masyarakat akan kesulitan membuka dan mengelola lahan pertanian dalam skala besar.

“Saya berterima kasih pemerintah sudah bantu buka lahan, cetak sawah, sampai kami panen,” ujarnya.

Ia juga memastikan tidak ada tanah miliknya maupun tanah hak ulayat yang diambil alih pemerintah dalam program tersebut.

Masyarakat Adat Optimistis

Dukungan terhadap program pengembangan sawah juga disampaikan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kampung Ketom Jaya, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Michael M. Kubuan.

Usai bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta beberapa waktu lalu, Michael menyebut program tersebut membawa optimisme baru bagi masyarakat adat di wilayahnya.

Saat ini, kawasan pertanian yang sedang dikembangkan di Distrik Bonggo mencapai sekitar 600 hektare. Ia berharap keberadaan sawah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi warisan produktif bagi generasi mendatang.

Sebagai bagian dari komunitas adat pemilik hak ulayat, Michael mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pembangunan sektor pertanian yang sedang berjalan.