Dicap Penjilat, Dahnil Anzar: Kami Berjuang Bersama Prabowo Sejak Awal

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, angkat bicara menanggapi tudingan yang menyebut dirinya dan sejumlah tokoh pendukung Presiden Prabowo Subianto sebagai “penjilat”.

Dahnil menegaskan, dirinya bersama sejumlah tokoh lain telah mendampingi dan memperjuangkan agenda politik Prabowo jauh sebelum Ketua Umum Partai Gerindra itu terpilih menjadi presiden.

Karena itu, ia menilai tudingan tersebut tidak tepat jika dialamatkan kepada orang-orang yang sejak awal berada dalam barisan perjuangan politik Prabowo.

“Masa Fadli Zon, Fahri Hamzah, Sufmi Dasco Ahmad, termasuk saya dan lain-lain, Anda sebut penjilat,” ujar Dahnil, dikutip fajar.co.id, Rabu (17/6/2026).

Sebut Sudah Berjuang Sejak Awal

Dahnil mengatakan, dirinya bersama sejumlah tokoh yang kini berada di pemerintahan merupakan bagian dari orang-orang yang telah mendukung perjuangan politik Prabowo sejak lama.

“Kami-kami berjuang bareng dengan Presiden Prabowo, ikut perjuangan politik beliau sejak awal,” ucapnya.

Menurutnya, ketika Prabowo kini dipercaya memimpin pemerintahan, sudah menjadi hal yang wajar jika mereka ikut bekerja untuk memastikan visi dan agenda yang diperjuangkan selama ini dapat terlaksana.

“Masa ketika beliau menjadi Presiden, kami tidak bekerja bersama beliau memastikan agenda perjuangan politik beliau berlanjut,” imbuhnya.

Sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil menegaskan tugas yang diembannya saat ini adalah memastikan program dan visi Presiden Prabowo di bidang penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan baik.

Ia juga menekankan pentingnya melakukan berbagai pembenahan agar layanan dan tata kelola haji mengalami peningkatan yang signifikan.

“Dan saat ini tugas saya memastikan agenda visi perhajian Presiden bisa berjalan dan mengalami perbaikan-perbaikan signifikan,” tegasnya.

Fadli Zon: Ini Pertarungan Mazhab Ekonomi

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon turut memberikan tanggapan terkait berbagai kritik yang diarahkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo.

Kata Fadli, perdebatan yang terjadi saat ini bukan sekadar persoalan politik biasa, melainkan pertarungan antara dua pandangan ekonomi yang berbeda.

“Ini pertarungan mazhab ekonomi kerakyatan vs kapitalisme, neoliberalisme, Washington Consensus,” kata Fadli Zon.

Fadli menekankan bahwa Presiden Prabowo tengah berupaya mengimplementasikan konsep ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Ia merujuk pada Pasal 33, Pasal 27, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menurutnya menjadi landasan bagi kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.