Jepang hingga Amerika, Mengapa MBG di Negara Lain Sukses tapi di Indonesia Banjir Kritik?

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus banjir kritik. Sejak sebelum diterapkan hingga hari ini, catatan terhadap program prioritas Presiden Prabowo ini terus menumpuk.

Program ini dibayangi risiko korupsi yang tinggi, mulai dari tingkat pejabat hingga rantai pasoknya.

MBG di Indonesia oleh sejumlah kalangan dianggap menghambur-hamburkan anggaran negara di tengah ruang fiskal yang sempit. Banyak pihak khawatir alokasi dana jumbo ini justru memicu pembengkakan utang baru yang membebani APBN.

Tata kelola pelaksanaannya di tingkat daerah juga dinilai belum siap dan tumpang tindih. Aturan main mengenai standardisasi gizi dan distribusi dinilai masih longgar serta terkesan dipaksakan.

Di sisi lain, pemerintah kerap membandingkan bagaimana sejumlah negara maju telah lebih dulu menerapkan program serupa.

Lantas, apa sebenarnya yang membuat MBG di Indonesia banjir kritik, sementara di luar negeri dianggap sukses?

Belajar dari AS dan Jepang

Neohistoria, sebuah media yang fokus pada sejarah, memberi dua contoh: Amerika Serikat (AS) dan Jepang.

Di AS, program MBG bernama National School Lunch Act yang disahkan oleh Presiden Harry S. Truman pada tahun 1946.

Pasca-Perang Dunia II, Amerika Serikat menjelma sebagai kekuatan industri raksasa. Sektor agraris mereka bahkan mengalami surplus luar biasa akibat penerapan mekanisasi massal secara besar-besaran.

Di sisi lain, pihak militer AS sempat dibuat terkejut saat mendapati gelombang pemuda gagal lolos uji fisik. Hal ini terjadi akibat hantaman malnutrisi yang melanda selama era Depresi Besar.

Keberhasilan program makan siang di Negeri Paman Sam tersebut bertumpu pada dua pilar utama:

• Sinkronisasi Kepentingan Sektor: Pemerintah mengambil alih kelebihan hasil panen dari korporasi pertanian untuk dialokasikan ke sekolah-sekolah. Skema ekonomi ini efektif menyerap kelebihan pasokan di pasar.
• Modernisasi Infrastruktur Logistik: AS telah didukung oleh jaringan kereta api, armada truk berpendingin, serta regulasi standardisasi pangan yang berlaku seragam di tiap negara bagian.

Beralih ke Asia, Jepang meresmikan program makan siang sekolah bernama Kyushoku yang dipayungi regulasi khusus pada tahun 1954.

Bagi Negeri Sakura, Kyushoku bukan sekadar proyek pembagian makanan gratis demi mengatasi kelaparan pascaperang.

Program ini menjadi bagian dari Shokuiku (edukasi pangan dan karakter), di mana anak-anak dididik untuk menyajikan makanan secara mandiri, membersihkan wadah, hingga menghitung asupan kalori.

Kendati demikian, modal utama kesuksesan Jepang terletak pada kesiapan infrastruktur industri serta penegakan regulasi yang sangat ketat:

1. Seluruh dapur sekolah di Jepang diwajibkan memenuhi standar kebersihan tertinggi yang setara dengan laboratorium medis.
2. Diberlakukan pembagian zona bersih dan kotor secara ketat, serta kewajiban menyimpan sampel makanan selama dua pekan untuk kebutuhan uji laboratorium jika sewaktu-waktu ditemukan kontaminasi.
3. Alur pasokan diatur oleh jaringan koperasi pertanian modern yang menjamin bahan baku makanan tetap segar hanya dalam hitungan jam.

Perlu digarisbawahi bahwa Amerika Serikat dan Jepang baru menggulirkan program ini setelah status mereka matang sebagai negara industri.

Kedua negara tersebut telah mapan dengan teknologi pengawetan pangan, jalur distribusi tanpa hambatan, pendapatan per kapita yang tinggi untuk menopang sektor pajak, serta sistem birokrasi yang disiplin dan minim penyimpangan.