Bukan Boros, Prabowo Diklaim Berhasil Hemat Rp300 Triliun dan Tutup Kebocoran APBN

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pemerintah merespons sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir, terutama terkait isu pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi anggaran justru menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, langkah-langkah yang diambil pemerintah selama ini diarahkan untuk menghentikan belanja yang dinilai tidak efektif dan memperbaiki tata kelola keuangan negara.

“Kalau kita bicara mengenai tuntutan terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” kata Qodari dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6/2026).

Menurut dia, sejak awal masa pemerintahan, Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap sejumlah pos anggaran yang dianggap kurang prioritas. Kebijakan efisiensi tersebut, lanjut Qodari, telah menghasilkan penghematan anggaran sekitar Rp 300 triliun.

Dana hasil efisiensi itu, kata dia, kemudian diarahkan untuk mendukung program-program yang dinilai lebih menyentuh kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional.

Selain menekan pemborosan, pemerintah juga mengklaim terus berupaya menutup berbagai celah kebocoran anggaran negara. Qodari menyebut Presiden Prabowo menempatkan pemberantasan kebocoran APBN sebagai salah satu agenda penting pemerintahannya.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan Danantara, yang disebut sebagai instrumen untuk memperkuat pengelolaan dan tata kelola aset negara agar lebih efektif dan akuntabel.

“Kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh semua pihak, termasuk teman-teman mahasiswa,” ujar Qodari.

Meski demikian, ia menilai penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Pemerintah, kata dia, tetap membuka ruang dialog dan menerima berbagai masukan dari masyarakat.

“Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa, tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Kami ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa,” kata Qodari.

Sebelumnya, sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa berbagai tuntutan kepada pemerintah, di antaranya mengenai transparansi dan efektivitas penggunaan APBN.

Pemerintah memastikan berbagai kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan bertujuan untuk menciptakan belanja negara yang lebih tepat sasaran dan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. (Pram/fajar)