Hamka B Kady Desak Solusi Permanen Perlintasan Sebidang KA, Jangan Tunggu Kecelakaan Berikutnya!

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar, Hamka B Kady menyoroti tingginya risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang kereta api yang masih terjadi di berbagai daerah. Menurut dia, penyelesaian masalah perlintasan sebidang selama ini cenderung dilakukan secara reaktif setelah terjadi kecelakaan atau setelah muncul instruksi khusus dari pemerintah pusat.

Karena itu, Hamka mendorong pemerintah menyiapkan program permanen yang didukung alokasi anggaran khusus dan berkelanjutan.

“Saya berharap ada satu terobosan untuk menetapkan anggaran khusus menyelesaikan persoalan perlintasan sebidang,” kata Hamka dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Hamka menilai pemerintah perlu menentukan secara jelas kementerian yang bertanggung jawab penuh terhadap program tersebut, baik Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Pekerjaan Umum.

“Saya menginginkan bukan lagi mengandalkan Banpres setelah terjadi masalah. Program itu harus melekat pada kementerian, apakah Kementerian Perhubungan atau Kementerian PU,” ujarnya.

Diusulkan Masuk RPJMN

Lebih lanjut, Anggota Badan Anggaran DPR RI ini mengungkapkan rencananya untuk membahas isu tersebut bersama Kementerian PPN/Bappenas dalam pembahasan perencanaan pembangunan ke depan.

Ia mengusulkan agar penanganan perlintasan sebidang dimasukkan secara khusus ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahun mendatang.

Menurut politisi senior Golkar asal Sulawesi Selatan ini, pemerintah tidak harus menyelesaikan seluruh persoalan sekaligus, tetapi perlu memiliki target yang jelas dan terukur.

“Kalau memungkinkan, sebaiknya dianggarkan dalam RPJMN lima tahun ke depan. Mau diselesaikan dua atau tiga perlintasan sebidang setiap tahun tidak ada masalah, yang penting ada kepastian penyelesaian,” kata Hamka.

Ia menilai langkah tersebut akan lebih efektif dibandingkan pendekatan darurat yang baru dilakukan setelah terjadi kecelakaan.

“Jangan sampai ada kecelakaan perlintasan sebidang lagi, kemudian kita kembali kawalahan dan bingung mencari solusi. Yang dibutuhkan adalah perencanaan yang permanen dan berkelanjutan,” tutur Hamka.

Melalui evaluasi tersebut, Hamka menegaskan bahwa peningkatan kualitas tata kelola anggaran dan keselamatan transportasi harus berjalan beriringan.

Menurut dia, penguatan pengendalian internal dan penyelesaian persoalan perlintasan sebidang menjadi dua agenda penting yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah dalam beberapa tahun mendatang.