Skandal “Jumat Berkah” Imigrasi: KPK Ungkap Silmy Karim Terima Setoran Rp100 Juta Per Minggu

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar skandal korupsi berjamaah dengan modus “bagi-bagi jatah” terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam perkembangan terbaru, lembaga antirasuah ini resmi menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Salah satu nama besar yang terjerat dalam pusaran kasus ini adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nonaktif yang juga merupakan mantan Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023–2024, Silmy Karim.

KPK membeberkan bahwa sepanjang tahun 2022 hingga 2026, para tersangka diduga telah meraup uang panas sedikitnya Rp145 miliar. Ironisnya, uang haram tersebut rutin dibagikan setiap pekan. Silmy Karim sendiri disebut-sebut menerima setoran hingga Rp100 juta per minggu.

“Uang tersebut dibagikan kepada para oknum di Ditjen Imigrasi tiap pekan, tepatnya setiap hari Jumat,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Modus Persulit Izin dan Bebankan Biaya Tambahan

Ketua KPK, Setyo Budianto, menjelaskan bahwa Silmy Karim diduga kuat melakukan aksi pemerasan dengan cara memanfaatkan jabatannya untuk ‘meminta jatah’ dari setiap pengurusan izin tinggal para WNA yang masuk ke Indonesia.

Dalam menjalankan aksinya, para oknum pejabat ini sengaja mempersulit proses birokrasi legalitas WNA. Pihak imigrasi kemudian membebankan biaya tambahan ilegal di luar ketentuan agar dokumen keimigrasian tersebut bisa segera diproses.

KPK menegaskan, tindakan ini merupakan bentuk penyelewengan wewenang berupa pemerasan dokumen keimigrasian serta penerimaan gratifikasi massal.

“Tidak hanya SK (Silmy Karim), setidaknya ada tujuh pejabat, mantan pejabat, hingga staf di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang juga sudah kami tetapkan sebagai tersangka,” tegas Setyo Budianto.

Pendalaman Aliran Dana

Hingga berita ini diturunkan, tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para tersangka serta saksi-saksi terkait.

Langkah ini diambil guna mendalami lebih jauh aliran dana siluman tersebut serta melacak kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain.

Skandal ini menjadi tamparan keras, mengingat kasusnya bergulir di lingkungan kementerian yang baru saja dibentuk demi membenahi sistem keimigrasian dan pemasyarakatan di Indonesia. (sam/fajar)