KSAD Maruli Pertanyakan Sumber Dana Film “Pesta Babi”, LBH Medan Balik Sorot Kekayaan Rp71 Miliar

PORTALUTAMA.NET, MEDAN — Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak yang mempertanyakan sumber anggaran pembuatan film dokumenter “Pesta Babi” memicu reaksi balik dari publik.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menilai sikap tersebut membuka kembali persoalan transparansi kekayaan pejabat publik.

Dalam unggahan di akun Instagram @lbh_medan, lembaga tersebut menyebut bahwa di tengah ruang demokrasi yang menjamin kebebasan berekspresi, kritik atau karya seni yang merekam realitas sosial dan konflik agraria seharusnya dijawab dengan dialog, bukan dengan intimidasi verbal berupa mempersoalkan dapur produksi.

“Sikap reaktif ini justru membuka kotak pandora yang selama ini menjadi kegelisahan kolektif masyarakat yaitu Persoalan Transparansi Kekayaan Pejabat Publik,” tulis LBH Medan dikutip fajar.co.id pada Sabtu (23/5/2026).

Sorot LHKPN KSAD Rp71 Miliar

LBH Medan menyoroti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Jenderal Maruli Simanjuntak yang tercatat sebesar Rp71.100.335.087 pada 2024.

Dengan masa dinas 34 tahun atau 408 bulan, LBH Medan menghitung rata-rata kekayaan tersebut setara Rp174 juta per bulan. Angka itu disebut lebih besar dari gaji Presiden, hakim, dan hakim Mahkamah Konstitusi.

“Ketika institusi negara mempertanyakan dari mana modal sebuah karya independen berasal, rakyat memiliki hak konstitusional yang sama, bahkan lebih mendasar untuk bertanya dari mana asal-usul LHKPN seorang Jenderal aktif bisa mencapai Rp71 Miliar?” tulis akun tersebut.

Alihkan Sorotan ke Konflik Agraria Papua

Alih-alih mempertanyakan anggaran film, LBH Medan menilai KSAD Maruli seharusnya menyoroti isu yang lebih mendasar, yakni perampasan tanah adat dan deforestasi di Papua akibat proyek agribisnis sawit dan tebu berskala besar.

Lembaga ini menekankan bahwa persoalan tersebut menyangkut ruang hidup dan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Unggahan itu ditutup dengan tagar #MeilLawanMiliterisme.

“Sebagai pejabat publik yang digaji oleh uang pajak rakyat, transparansi adalah kewajiban mutlak, bukan pilihan,” tulis LBH Medan.

Pertanyaan Maruli Simanjuntak a

Sebelumnya diberitakan, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mempertanyakan sumber pendanaan pembuatan film dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” yang menyoroti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.

Pernyataan itu disampaikan Maruli usai Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (19/5/2026) lalu.

Ia menilai produksi film tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan biaya yang memadai, mengingat proses pengambilan gambar hingga mobilitas di wilayah Papua membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.