Purbaya Sebut Rp10.000 T Utang RI Masih Aman, Analis Anggaran: Seperti Menilai Kesehatan Seseorang Hanya dari Berat Badan

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Utang pemerintah yang mendekati Rp10.000 triliun memicu kekhawatiran publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut posisi itu masih aman karena rasio utang terhadap PDB hanya 40,75 persen, jauh di bawah batas 60 persen menurut undang-undang.

Ia bahkan membandingkan Indonesia dengan Singapura yang rasio utangnya 176 persen dan Jepang 230 persen, sebagai bukti bahwa fiskal RI masih terkendali.

Menanggapi hal itu, Andi Marlina Masdjidi selaku Analis Anggaran Politeknik STIA LAN Makassar, menilai bahwa satu rasio saja tidak cukup untuk menilai kesehatan utang.

Rasio Utang Aman, Tapi Beban Bunga Sudah Tinggi

Menurut Marlina, menilai utang hanya dari rasio terhadap PDB, seperti menilai kesehatan seseorang hanya dari berat badan. Angkanya bisa tampak wajar, padahal tekanan sudah tinggi.

Indikator yang lebih jujur adalah rasio bunga utang terhadap penerimaan negara. Kini angkanya sudah mencapai 19 persen, jauh di atas batas 10 persen standar fiskal internasional yang dipakai BPK.

“Artinya, dari setiap Rp100 penerimaan negara, Rp19 langsung tersedot untuk membayar bunga saja, belum menyentuh pokoknya,” jelas Marlina kepada fajar.co.id, Jumat (22/5/2026).

Uang sebesar itu, kata dia, seharusnya bisa dialokasikan untuk sekolah, gaji guru, atau layanan kesehatan.

Pelajaran dari Singapura dan Norwegia

Singapura dan Norwegia memang berutang lebih besar dari Indonesia. Tapi keduanya punya mesin penghasil kekayaan yang membuat utang itu produktif.

Singapura menerbitkan obligasi bukan untuk menutup defisit, melainkan sebagai modal investasi yang dikelola GIC, Temasek, dan CPF. Total asetnya mencapai US$1,77 triliun. Selama 20 tahun, GIC mencetak return rata-rata 3,8 persen di atas inflasi global. Kini seperlima belanja pemerintah Singapura dibiayai dari keuntungan investasi. Posisi bersihnya bahkan nol utang neto.

Norwegia punya cerita serupa. Rasio utangnya sekitar 40 persen, sama seperti Indonesia. Tapi di balik itu ada Government Pension Fund Global senilai lebih dari US$2,2 triliun atau US$390.000 per warga. Dana itu diinvestasikan di 7.200 perusahaan dunia dan tumbuh 15,1 persen tahun lalu.

“Benang merahnya sederhana. Negara yang sanggup berutang besar tanpa goyah bukan sekadar berani. Mereka punya mesin penghasil kekayaan yang bekerja di balik angka-angka itu,” kata Andi Marlina Masjidi.

Empat Langkah yang Perlu Dilakukan Indonesia

Dari pelajaran itu, Marlina menekankan empat langkah yang harus dijalankan bersamaan:

1. Perbesar penerimaan negara
Rasio pajak Indonesia baru 10 persen dari PDB, jauh di bawah rata-rata ASEAN 15-17 persen. Potensi pajak yang belum dipungut diperkirakan 6,4 persen PDB per tahun. Alatnya sudah ada: Coretax, pajak ekonomi digital, pajak minimum global, dan pajak karbon. Masyarakat juga perlu berperan dengan lapor SPT tepat waktu dan menghindari transaksi tunai untuk mengelabui pajak.