Kritik Kinerja Gubernur BI Perry Warjiyo, Said Didu Singgung Rupiah hingga Utang SBN Rp1.500 Triliun

PORTALUTAMA.NET – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali menjadi sorotan publik setelah mengunggah kritik terhadap Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melalui akun X pribadinya, Selasa (19/5/2026).

Dalam unggahan tersebut, Said Didu mempertanyakan kinerja Perry Warjiyo selama memimpin bank sentral Indonesia. Ia menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah, kebijakan pembelian Surat Berharga Negara (SBN), hingga pengangkatan Perry untuk dua periode kepemimpinan.

Berikut isi unggahan Muhammad Said Didu di X:

“Inilah ‘prestasi’ Gubernur BI Perry Warjiyo:

1. sudah 2 kali diangkat oleh Joko Widodo sebagai Gubernur BI (2018 dan 2023).
2. sejak dari Gubernur BI, rupiah sudah anjlok sktr 30%.
3. sudah mencetak SBN sebagai utang pemerintah ke BI sktr Rp 1.500 trilyun.

Masih percaya?”

Unggahan tersebut langsung memicu perdebatan di media sosial. Sebagian warganet mendukung kritik Said Didu terhadap kebijakan moneter BI, sementara lainnya menilai kondisi rupiah dan ekonomi global tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada bank sentral.

Perry Warjiyo Memang Menjabat Dua Periode Sebagai Gubernur BI

Secara faktual, Perry Warjiyo memang menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia selama dua periode. Ia pertama kali diangkat pada 2018 untuk masa jabatan 2018–2023, kemudian kembali dilantik untuk periode kedua 2023–2028.

Bank Indonesia dalam siaran resminya menyebut Perry Warjiyo resmi menjabat kembali sebagai Gubernur BI pada 24 Mei 2023 setelah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2023.

Sorotan soal Rupiah dan Kebijakan SBN

Kritik Said Didu juga menyoroti pelemahan rupiah selama kepemimpinan Perry Warjiyo. Dalam beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah memang mengalami tekanan akibat dinamika global, termasuk penguatan dolar AS, tensi geopolitik, serta kondisi fiskal domestik.

Selain itu, isu pembelian SBN oleh BI kembali menjadi perhatian publik. Kebijakan burden sharing atau pembelian surat utang pemerintah oleh Bank Indonesia sempat dilakukan untuk membantu pembiayaan negara, terutama sejak masa pandemi COVID-19.

Kebijakan tersebut sebelumnya menuai pro dan kontra di kalangan ekonom. Ada yang menilai langkah itu diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, namun ada pula yang khawatir terhadap dampaknya terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah.

Perdebatan Publik soal Independensi Bank Indonesia

Diskursus mengenai independensi Bank Indonesia kembali mencuat seiring kritik yang diarahkan kepada Perry Warjiyo. Sebagian pengamat menilai BI harus tetap independen dalam menjalankan kebijakan moneter, sementara pihak lain menyoroti hubungan koordinasi BI dengan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi.

Hingga artikel ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Perry Warjiyo maupun Bank Indonesia terkait unggahan Muhammad Said Didu tersebut.