Guru Tanpa Masa Depan: Ketika Kampus Keguruan Dituduh Tak Relevan dengan Industri

Oleh: Najamuddin
(Dosen Universitas Negeri Makassar)

“Di era Industri 4.0, untuk apa ada Prodi Pendidikan Sejarah?. Pabrik tidak butuh guru sejarah”. Begitulah kira-kira suara yang belakangan sering terdengar dari ruang rapat kementerian. Beberapa prodi keguruan dicoret dari daftar pembukaan baru. Alasannya satu: tidak link and match dengan industri. LPTK terancam jadi fosil. Apa benar kampus guru sudah tak relevan?.

Negeri dengan 64 juta siswa, 3,3 juta guru, dan bonus demografi sampai 2045 tak bakal bisa lepas dari guru. Apalagi negeri yang konstitusinya memerintahkan “mencerdaskan kehidupan bangsa”, bukan “menyiapkan buruh pabrik”. Mungkin masalahnya bukan LPTK tak relevan. Masalahnya kita sering tak paham apa sebenarnya yang kita inginkan dari pendidikan.

Kita hadir di forum G20 bicara human capital. Kita bangga dengan hilirisasi nikel. Kita genjot startup dan unicorn. Namun orang tetap bertanya: sebenarnya guru kita mau disiapkan untuk jadi apa?Selama puluhan tahun, LPTK bersandar pada dua kata: mencetak pendidik. Kita mengucapkannya begitu sering sampai lupa rumus itu lahir dari keadaan yang keras.

Ketika itu, 1950-an, Indonesia butuh guru SD massal untuk kejar buta huruf 90 persen. IKIP didirikan di tiap provinsi. Guru adalah agen negara, bukan sekadar pengajar. Ia membawa republik ke kampung-kampung. Ia tidak hanya mengajar baca-tulis, tapi menanam nasionalisme lewat pelajaran sejarah dan ilmu bumi.Sikap demikian bukan romantis tanpa pendirian. Itu cara sebuah bangsa dengan gagah menjaga jiwanya. Karena itu, LPTK penting. Ia memberi bahasa bagi anak bangsa bahwa jadi guru adalah profesi mulia, bukan pelarian terakhir.

Dunia pendidikan tak boleh hanya ditentukan oleh pasar kerja lalu kampus dipaksa menutup prodi yang “tidak laku”. Namun, dunia hari ini bukan dunia 1950-an. Mengulang kata “mencetak pendidik” tidak otomatis membuat posisi LPTK jelas. Sekarang industri tidak selalu datang dalam wujud pabrik. Ia bisa berupa platform digital, gig economy, kurikulum Merdeka, AI tutoring, sekolah alam, dan home schooling. Ia bisa berupa tuntutan orang tua yang ingin anaknya cepat kerja.

Tekanan bisa datang dalam bentuk akreditasi BAN-PT. Ketidakrelevanan bisa datang sebagai kebijakan “efisiensi anggaran” Kemendikbud. Yang perlu diperhatikan, semua langkah itu harus terhubung oleh satu tujuan: memastikan kualitas guru tidak diikhtiarkan dengan risiko kehilangan karakter bangsa. Maka, ketika Kemendikbud berkata “prodi keguruan harus link and match_”, pertanyaannya adalah _match terhadap apa? Link untuk industri yang mana? Aktif menyiapkan buruh atau menyiapkan warga negara?