Pelaku Masih Buron, Ketua DPR Atensi Serius Kasus Oknum TNI Cabul di Kendari

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Kasus dugaan pencabulan yang melibatkan oknum pemuka agama hingga aparat negara terus menjadi perbincangan publik beberapa waktu terakhir.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan nyata, khususnya bagi korban dari kelompok rentan.

Puan menegaskan bahwa sistem pelaporan bagi korban kekerasan seksual harus dirancang dengan aman dan tidak menambah beban psikologis.

Terlebih, kata dia, kasus-kasus yang terjadi di lingkungan tertutup seperti pesantren membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif.

Baginya, korban harus mendapatkan ruang yang benar-benar melindungi, bukan justru membuat mereka tertekan saat melapor.

Selain itu, Puan juga mendorong keterlibatan aktif lembaga perlindungan dalam setiap tahapan proses hukum.

Ia menekankan, kehadiran pendamping sangat krusial agar korban tidak merasa berjuang sendirian menghadapi proses yang panjang.

“Perlu juga keterlibatan aktif lembaga perlindungan dalam setiap tahap proses hukum, sehingga korban tidak merasa menghadapi sistem sendirian,” ujar Puan dikutip fajar.co.id, Selasa (5/5/2026).

Untuk diketahui, pernyataan tersebut disampaikan Puan saat menyinggung kasus dugaan kekerasan seksual oleh oknum TNI di Kendari.

Korban diketahui merupakan anak berusia 12 tahun, sementara pelaku berinisial Sertu MB kini telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah melarikan diri saat pemeriksaan.

Kata Puan, kasus ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Lebih dari itu, ini menjadi ujian bagi negara dalam memastikan perlindungan terhadap masyarakat, terutama anak-anak.

“Yang diuji bukan sekadar siapa pelaku dan apa sanksinya, melainkan seberapa cepat dan pasti Negara mengunci proses hukum sejak detik pertama kasus muncul,” ungkapnya.

Ia menekankan, kecepatan penanganan menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Bahkan, keterlambatan sekecil apa pun dinilai dapat memengaruhi rasa keadilan di tengah masyarakat.

Karena itu, Puan mendesak agar pelaku segera ditangkap demi memastikan proses hukum berjalan dengan kuat dan transparan.

“Ini untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki negara sejalan dengan tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, terutama anak,” jelasnya.

Politikus Fraksi PDIP tersebut memastikan DPR RI akan terus mengawal kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya yang menimpa anak dan perempuan.

Ia menegaskan, negara tidak boleh hanya hadir sesaat, tetapi harus konsisten memberikan perlindungan nyata.

“Masyarakat harus bisa merasakan bahwa negara tidak hanya hadir bagi kelompok rentan, tetapi benar-benar mengambil kendali. Negara tidak boleh mentoleransi kekerasan seksual sedikitpun,” kuncinya.