Pengkritik Dilapor ke Polisi, Menteri HAM Endus Skenario Pojokkan Pemerintah

PORTALUTAMA.NET — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menanggapi laporan polisi terhadap akademisi Feri Amsari dan Ubaedillah Badrun yang kerap mengkritik pemerintah. Pigai mengendus ada skenario memojokkan pemerintah di balik pelaporan yang menyasar akademisi.

Dia mencurigai ada motif tertentu di balik maraknya aksi saling lapor antarwarga belakangan ini. Pigai menduga ada upaya sistematis untuk menciptakan citra negatif bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran alergi terhadap kritik.

“Saya menangkap kesan ada skenario, pemolisian sesama warga negara ini untuk memojokkan atau men downgrade pemerintahan Prabowo seakan-akan anti kritik, anti demokrasi,” kata dia.

Pigai menekankan kritik terhadap kebijakan publik, sekeras apa pun, adalah hak konstitusional yang tidak selayaknya berujung di meja hukum.

Menurutnya, laporan terhadap Feri Amsari terkait kritik swasembada pangan maupun Ubaedillah Badrun soal opini “Prabowo-Gibran Beban Bangsa” adalah langkah yang berlebihan. Dia menilai opini publik harus dilawan dengan argumentasi, bukan jeruji besi.

“Feri Amsari juga bukan ahli pertanian, sehingga tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut. Jangankan dilaporkan ke polisi, ditanggapi pun tidak perlu,” jelas Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/04).

Pigai mengingatkan bahwa dalam negara demokrasi, warga negara adalah pemegang hak (rights holder), sementara pemerintah adalah pemegang kewajiban (obligation holder). Oleh karena itu, kritik merupakan instrumen kontrol sosial yang dilindungi konstitusi.