“Tenang yang Dijaga Negara, Tertib yang Dijaga Rakyat: Ketenangan Publik sebagai Prasyarat Peradaban”

Oleh Muliadi Saleh — Esais Reflektif dan Arsitek Kesadaran

Ketika pemerintah memberi jaminan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026, publik sesungguhnya tidak hanya menerima kepastian harga, tetapi juga menerima rasa aman. Di meja-meja makan keluarga, di kursi sopir angkutan, di sawah, pasar, pelabuhan, hingga warung kopi kecil di kampung, kepastian semacam ini adalah kabar yang menurunkan kegelisahan sosial. Pemerintah menyatakan bantalan fiskal telah disiapkan agar gejolak harga minyak dunia tidak langsung menghantam rakyat.

Begitu pula saat stok beras Bulog dipastikan mencukupi hingga sekitar 11 bulan ke depan, masyarakat tidak hanya mendengar data tentang jutaan ton cadangan beras, tetapi juga membaca pesan yang lebih dalam. Negara hadir menjaga perut rakyat agar tidak dicekam kecemasan. Dalam sejarah bangsa mana pun, kestabilan pangan selalu menjadi fondasi pertama ketenangan sosial. Gudang yang penuh bukan sekadar tumpukan karung beras. Ia adalah simbol hadirnya negara di saat rakyat membutuhkan kepastian.

Di sinilah makna kehadiran pemerintah menjadi sangat substantif. Negara bukan hanya regulator yang berbicara dari balik podium, melainkan penjamin rasa aman kolektif. Ketika harga energi stabil dan pangan terjaga, masyarakat bisa bekerja dengan pikiran jernih, petani bisa menanam dengan tenang, pelaku usaha bisa menghitung biaya dengan pasti, dan keluarga kecil di pelosok negeri bisa tidur tanpa dihantui lonjakan harga esok pagi.

Ketenangan publik adalah prasyarat peradaban. Kekacauan sering kali lahir bukan semata dari kelangkaan, tetapi dari hilangnya kepercayaan. Karena itu, jaminan pemerintah harus dibaca sebagai ikhtiar menjaga trust sosial, menjaga agar rumor tidak mengalahkan data, agar kepanikan tidak mendahului kenyataan, dan agar spekulasi tidak merusak ketertiban.
Namun, negara tidak bisa bekerja sendirian.