Dampak Negatif Pemecatan Guru PPPK Paruh Waktu, DPR Desak Pemerintah Pusat dan Daerah Sinergi Jaga Stabilitas Pendidikan

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Kebijakan pemecatan guru dan tenaga kependidikan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi sektor pendidikan di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa pemecatan tersebut tidak hanya merugikan guru yang bersangkutan, tetapi juga siswa yang sangat membutuhkan keberadaan mereka dalam proses belajar mengajar.

Lalu Hadrian Irfani menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang meminta pemerintah daerah agar tidak memecat guru dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu.

Pernyataan itu disampaikan Lalu dalam keterangan pers pada Kamis, 2 April, sekaligus mendorong pemerintah pusat untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah agar langkah pemecatan tidak diambil.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas sektor pendidikan di tengah tantangan fiskal saat ini,” jelasnya dilansir Jawapos.com.

Lebih lanjut, Lalu mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor sebagai dampak dari konflik Iran versus AS-Israel yang berpotensi memicu krisis energi global. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah work from home (WFH) setiap Jumat guna menghemat energi.

Kendati demikian, Lalu berharap kebijakan efisiensi tersebut tidak menyasar sektor pendidikan, terutama dalam hal keberlangsungan tenaga pendidik seperti guru PPPK paruh waktu.