Penarikan Dana Muhammadiyah dari BSI Disebut karena Abdul Mu’ti tidak Diakomodir Jadi Komisaris? Begini Penjelasan Analis Keuangan
PORTALUTAMA.NET,JAKARTA — Penarikan dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi isu serius dalam dunia perbankan belakangan ini. Sejumlah isu mengiringi hal tersebut.
Pengurus Pusat Muhammadiyah disebut mengusulkan kadernya masuk di jajaran komisaris bank plat merah itu. Sosok yang diusulkan untuk jadi komisaris adalah Abdul Mu’ti.
Namun usulan tersebut tidak diakomodasi saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Benarkah demikian?
Analis Keuangan Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Marzuki DEA memberi pandangannya. Menurutnya, ada alasan lain Muhammadiyah menarik dananya dari BSI selain karena isu tersebut.
“Kalau tanggapan publik bahwa karena ada komisaris yang tidak diakomodir oleh RUPS saya rasa relatif kebenarannya, karena itu bersifat politis,” kata Marzuki kepada fajar.co.id, Kamis (13/6/2024).
Sebagai salah satu organisasi masyarakat terbesar, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas itu menyebut Muhammadiyah paham mengenai Good Corporate Governance (GCG).
“Saya kira Muhammadiyah paham, bahwa hal seperti itu merupakan keputusan bersama para peserta RUPS, jadi tidak bisa dicampuri, karena bisa justru salah Muhammadiyah kalo paksakan maunya,” jelasnya.
Alih-alih alasan politis, menurutnya Muhammadiyah melakukan hal tersebut hanya karena bisnis. Mengingat dana Muhammadiyah memang selama ini berkonsentrasi disimpan di BSI.
“Jadi mungkin memang murni bersifat bisnis saja. Karena prinsip bisnisnya adalah simpanan tidak terkonsentrasi, ada pemerataan penempatan, berkeadilan, dan terutama dimaksudkan memajukan usaha umat khususnya yang bergerak di sektor UMKM,” jelasnya.
