Putusan MK Jadi Alasan Prabowo-Jokowi Berpisah Jalan di Pemilu 2029

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai bukan sesuatu yang akan membebani Presiden Prabowo Subianto maupun Gibran.

Menurut Pengamat Politik Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensat, putusan tersebut justru sangat mungkin menjadi jalan keluar sekaligus alasan bagi Prabowo dan kubu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Gibran untuk berpisah, lalu menempuh jalan masing-masing pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

“Keputusan MK bukan beban bagi Prabowo ataupun Gibran/Jokowi, keputusan MK justru dapat jadi solusi, alasan, jalan keluar bila mereka ingin berpisah jalan di 2029,” ujar Hensat kepada wartawan, Sabtu (24/10/2026).

“Alasannya simpel saja. Anda enggak mau lindungi saya, saya juga punya jalan sendiri. Ya sudah, kita pisah saja,” sambungnya.

Sebagai informasi, MK sebelumnya telah membacakan putusan terkait polemik tersebut pada Selasa (6/10/2026).

Dalam amar putusannya, majelis menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan tidak bisa mendiskualifikasi Gibran. K

endati demikian, dalam pertimbangannya, MK tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA dan menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) lalai memeriksa syarat administrasi pencalonan. Sementara itu, pihak Istana telah menyatakan bahwa Presiden tidak akan melakukan intervensi terkait putusan tersebut.

Hensat menilai, tanda-tanda perpisahan antara kedua tokoh tersebut sebenarnya sudah mulai terlihat dari rangkaian sikap politik Jokowi belakangan ini.

“Kan awalnya kata Pak Jokowi, Prabowo-Gibran dua periode. Kemudian Pak Jokowi bilang 2029 masih lama. Kemudian Pak Jokowi juga mengumumkan dia anggota PSI, memanaskan mesin atau memanaskan aura kompetisi di Bandung, di kandangnya Pak Prabowo. Kemudian berbagai peristiwa politik terjadi, yang bisa terbaca sangat mungkin Prabowo dan Gibran/Jokowi tidak sejalan lagi atau akan menempuh jalan sendiri-sendiri di 2029,” terangnya.

Menurut Hensat, langkah Jokowi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sama saja dengan memajukan jadwal kompetisi pemilu secara implisit. Parpol lain dipastikan membaca langkah tersebut sebagai tanda kesiapan Jokowi, baik dari sisi kekuatan akar rumput maupun logistik.

“Semua partai politik yang memahami seorang Jokowi pasti memahami, oh, dia memanaskan mesin. Logistiknya sudah siap, akar rumput juga sudah bersatu. Jangan-jangan memang Pak Jokowi yang logistiknya paling siap hari ini,” tutur Hensat.

Di sisi lain, Gibran terpantau terus berkeliling untuk menabung suara lewat aksi blusukan, sebuah pola yang identik dengan gaya politik Jokowi dan dinilai tidak bisa dilakukan oleh Prabowo.