Soal Gibran, Ade Armando Sebut Connie Bakrie, Din Syamsuddin, dan Ryaas Rasyid Anti-Jokowi

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Politikus Ade Armando menilai surat terbuka Forum Guru Besar Indonesia yang mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri melibatkan sejumlah tokoh anti terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Ade, tidak banyak tokoh yang dikenal luas tergabung dalam forum tersebut. Namun, ia menyoroti sejumlah nama yang dinilainya tokoh terkemuka dan anti terhadap Jokowi.

“Tapi paling tidak terbaca di sana ada sejumlah tokoh terkemuka yang anti Jokowi seperti Profesor Connie Rahakundini Bakrie, Profesor Din Syamsudin, dan Profesor Ryaas Rasyid,” bebernya, dikutip PORTALUTAMA.NET, di Akun YouTube @Cokro_TV, Sabtu (24/10/2026)

“Apa yang dilakukan Hasto dan gerombolan guru besar tersebut jelas merupakan langkah lanjutan untuk menjatuhkan Gibran,” jelasnya. 

Menurutnya, tujuan mereka jelas mendorong Gibran untuk mengundurkan diri atau meminta MPR untuk memberhentikan Gibran.

Sebelumnya, Forum Guru Besar Indonesia mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri melalui surat terbuka yang menyoroti persoalan etika bernegara dan legitimasi moral kepemimpinan nasional.

Desakan tersebut didasarkan pada penilaian para akademisi terhadap polemik persyaratan pendidikan Gibran yang kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.

Dalam surat terbukanya, Forum Guru Besar Indonesia menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan dinamika politik, tetapi juga menyangkut keteladanan pejabat publik, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Forum Guru Besar Minta Gibran Mengundurkan Diri

Forum Guru Besar Indonesia menyatakan desakan pengunduran diri itu sebagai langkah moral untuk menjaga kehormatan lembaga kepresidenan dan memulihkan etika kehidupan berbangsa.

Dalam surat yang diterbitkan di Jakarta pada Senin (19/10/2026), mereka meminta Gibran mengambil keputusan yang dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral atas polemik tersebut.

“Oleh karena itu, demi menjaga marwah lembaga Kepresidenan, memulihkan etika kehidupan berbangsa, kebaikan serta keselamatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ini kami menghimbau dan mendesak Saudara Gibran Rakabuming Raka untuk segera mengambil langkah kesatria dan berjiwa besar dengan menyatakan Mengundurkan Diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” demikian bunyi surat terbuka tersebut.

Para akademisi juga mengaitkan tuntutan itu dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Mereka berpandangan bahwa persoalan yang dinilai mencederai etika publik perlu ditanggapi secara serius oleh pejabat negara.