2 Tahun Prabowo-Gibran: Sorotan Komunikasi Publik Pemerintah yang Harus Dibenahi

Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berkuasa tak sedikit mengundang koreksi, masukan hingga kritikan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah komunikasi pemerintah kepada publik.

Dalam diskusi “Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Komunikasi Pemerintahan” yang digelar Universitas Paramadina, Deputi II bidang Materi dan Diseminasi Badan Komunikasi (Bakom), Fahd Pahdepie menekankan ada dua cara komunikasi efektif dalam menekankan pentingnya transparansi dan substansi dalam setiap narasi kebijakan Pemerintah yang disampaikan melalui Bakom RI. Sesuai dengan mandat Perpres terkait dengan fungsi Bakom RI, adalah menyampaikan dan mensosialisasikan program atau informasi agar selaras dengan ekspektasi publik.

“Yang pertama, pikiran Presiden dan program terbaik Pemerintah itu pesannya harus sampai kepada rakyat, bahkan di level yang paling bawah. Disaat yang bersamaan Bakom juga harus bisa mendengarkan dan juga menghimpun atau mendapatkan input dari masyarakat pesannya, kemudian kritik dan keluhan dari rakyat agar sampai kepada Presiden atau Pemerintah,” kata Fahd.

Kritik terlontar dari Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes. Ia menegaskan kepuasan publik kepada pemerintah berangsur-angsur menurun. Arya menyebut muncul anomali yang belum pernah terjadi dalam pemerintahan sebelum-sebelumnya yakni ketidakpuasan terhadap Presiden yang tengah menjabat lebih besar dari kepuasan. Salah satu pemicunya, adalah kepercayaan menurun akibat tidak maksimalnya komunikasi antar pemerintah dengan publik.

“Bagaimana trust levelnya meningkat, communication lan-nya justru belum selesai. PR-nya adalah sejauh mana komunikasi publik pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksekutif. Persoalan besarnya adalah dalam 2 tahun, sudah ada tiga pergantian pimpinan Bakom RI dan pergantian nomenklatur, ini membuktikan ada problem besar dalam plan communication Pemerintah,” kata Arya.

Demikian juga disampaikan Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina sekaligus pegiat media sosial, Prabunindya Revta Revolusi menegaskan banyak lembaga pemerintah yang memiliki peran dan fungsi komunikasi untuk mensosialisasikan program dan kebijakan Presiden kepada masyarakat, hanya saja pondasi atau strukturnya perlu diperkuat.

“Ibarat punya rumah mewah, tapi dibangun di tanah yang salah atau fundamentalnya fondasinya tidak kuat, sehingga rapuh. Inilah yang saat ini dialami oleh instrumen komunikasi Pemerintah. Untuk memperkuat komunikasi diantaranya perlu ada komunikasi yang empatik dengan masyarakat, dimulai dari mendengar, karena komunikator yang hebat adalah orang yang jago mendengar. Saat krisis empatilah terlebih dahulu, baru kemudian klarifikasi,” kata Prabu.

Catatan lainnya dilontarkan Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Tunggal Pawestri yang mengingatkan pentingnya komunikasi kebijakan yang inklusif serta berpihak pada keadilan sosial dan pelibatan kelompok rentan termasuk masyarakat sipil.

Menurut Pawestri, komunikasi pemerintah sangat penting karena membuka ruang sipil, dimana kritik dan masukan itu bagian bagian sah bukan ancaman yang harus dilawan atau discounter tapi harus secara sehat menyambut kritik sebagai bahan perbaikan.

“Pemerintah wajib menerangkan alasan di balik setiap keputusan dan siap dimintai pertanggungjawaban. Jadi komunikasi pemerintah itu bukan etalase untuk sekadar memajang keberhasilan. Komunikasi itu bukan cuma pengumuman satu arah, tapi juga harus mendengar, sama seriusnya dengan berbicara atau memberi warga tempat untuk bersuara serta ikut menentukan kebijakan,” kata Pawestri.

Hal lainnya juga ditekankan Pengamat Komunikasi Publik dan Politik sekaligus Dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar yang menegaskan bahwa saat ini ahli atau pakar komunikasi banyak memiliki segala perangkat atau instrumen untuk memahami masyarakat.

Menurut Abdul Malik, esensi utama dari komunikasi adalah persuasi, truth dan power.

“Problemnya bukan persuasi itu sendiri, namun persuasi yang tercerai atau terpisahkan dari tanggungjawab sosial atau tidak. Apa yang terjadi jika kemampuan komunikasi dipisahkan dari mencari kebenaran. Setelah persuasi berhasil, apa yang bisa dilakukan sebagai tanggungjawab sosial,” kata Gismar.

Universitas Paramadina berharap hasil evaluasi dan diskursus kritis ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemangku kebijakan untuk menyempurnakan strategi komunikasi publik ke depannya, demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.