Ganjar Pranowo Desak Karhutla Jadi Bencana Nasional, Pejabat Diminta Ngantor di Lokasi

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.

“Umumkan karhutla sebagai bencana nasional,” kata Ganjar Pranowo, dikutip Rabu (21/10/2026).

Ganjar juga menyarankan pemerintah memobilisasi sumber daya secara maksimal untuk menangani karhutla. Salah satunya dengan mengerahkan lebih banyak personel terlatih serta mengalihfungsikan peralatan transportasi darat, laut, dan udara untuk mendukung pemadaman secara masif dan terkoordinasi.

Selain itu, Ganjar mengusulkan refocusing anggaran dengan mengalihkan sementara anggaran program bernilai besar untuk penanganan bencana karhutla.

Menurutnya, anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk pemadaman, tetapi juga untuk membantu perekonomian warga terdampak, termasuk melalui bantuan sosial bagi masyarakat, pedagang, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Untuk apa saja? Selain pemadaman, juga untuk membantu ekonomi warga terdampak, bantuan sosial bagi warga, pedagang, dan UMKM misalnya. Pemerintah juga sebaiknya menanggung biaya pengobatan warga terdampak, mendistribusikan masker, oksigen dan kebutuhan lainnya untuk warga,” jelasnya.

Ganjar juga menilai kegiatan belajar mengajar secara tatap muka sebaiknya dihentikan sementara jika asap karhutla masih menyelimuti wilayah tertentu. Sebagai gantinya, pembelajaran jarak jauh (PJJ) dapat diterapkan demi menjaga keselamatan dan kesehatan anak-anak.

Tak hanya itu, Ganjar menyarankan agar seluruh pejabat terkait berkantor di wilayah terdampak karhutla. Dengan merasakan langsung kondisi di lapangan, termasuk sulitnya bernapas akibat kepungan asap, para pejabat diharapkan dapat memahami tingkat urgensi penanganan sehingga langkah-langkah yang diperlukan bisa segera dilakukan.

“Demikian usulan saya. Terima kasih,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, menyatakan Presiden memerintahkan peningkatan kapasitas operasi udara, termasuk penggunaan pesawat Hercules untuk mendukung penanganan karhutla.

“Tadi dikerahkan juga, diperintahkan kepada Panglima TNI, dry ice yang sekarang sudah dilakukan menggunakan pesawat CASA, ini sudah diperintahkan menggunakan Hercules,” tutur Dudung.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan pihak asing dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

“Jadi dari 98 kasus korporasi yang sedang kita dalami, ini ada keterlibatan pihak asing, ada keterlibatan pihak asing. Namun karena ini kami masih dalam proses penyidikan, jadi ini sedang kita pilah-pilah, mana yang terlibat PMA (penanaman modal asing) atau pihak asing, mana yang bukan pihak asing,” ungkapnya.