Dua Tahun Prabowo-Gibran, PDIP Sebut Jokowi dan Gibran Jadi Beban Pemerintahan

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, melontarkan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Guntur menyoroti sejumlah persoalan yang dinilainya belum terselesaikan sejak Prabowo dan Gibran menjabat pada 2024. Persoalan tersebut meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga kondisi ekonomi nasional.

Tak hanya itu, Guntur juga menyoroti polemik ijazah Gibran serta pengaruh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), terhadap pemerintahan Prabowo.

Menurut Guntur, berbagai persoalan tersebut menjadi beban politik dan ekonomi yang harus dihadapi pemerintahan saat ini.

“Dua tahun Prabowo-Gibran dan kondisi kita jelas tidak sedang baik-baik saja,” kata Guntur, dikutip Selasa (20/10/2026).

Guntur menyebut PDI Perjuangan melalui Ketua DPP PDIP, Jarot Saiful Hidayat, menolak evaluasi pemerintahan yang hanya bertujuan menyenangkan penguasa.

Ia kemudian menguraikan lima persoalan yang menjadi sorotannya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

1. Karhutla Dinilai Tak Diantisipasi dengan Maksimal

Pertama, Guntur menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menilai pemerintah belum maksimal mengantisipasi kebakaran, meskipun fenomena El Nino telah diprediksi.

“El Nino sudah diprediksi, tapi pemerintah tetap gagap, sibuk memadamkan, lupa mencegah,” ujarnya.

Menurut Guntur, masyarakat di Sumatera, Kalimantan, hingga Papua harus menanggung dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Ia juga menyebut dampak kabut asap turut dirasakan negara-negara tetangga.

2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Disorot

Kedua, Guntur mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik, tetapi masih menghadapi persoalan tata kelola.

“Niatnya konstitusional, tapi tata kelolanya amburadul. Tanpa kajian mendalam, penyimpangan merajalela,” sambungnya.

Selain tata kelola, Guntur turut menyoroti kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG serta persoalan hukum yang disebutnya menyeret Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

3. Konsep Koperasi Desa Merah Putih Dipertanyakan

Ketiga, Guntur mempertanyakan kejelasan konsep dan arah pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), termasuk penggunaan anggaran yang dinilainya perlu mendapat perhatian.

“Mau jadi toko kelontongan atau penyalur gaji ASN? Konsepnya kabur, dananya triliunan, ini bukan program, ini cari-cari proyek,” jelasnya.