Dua Tahun Prabowo-Gibran, Mahfud MD Ungkap Strategi Prabowo Kendalikan Orang-orang Jokowi

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun pada Selasa (20/10/2026).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengapresiasi sejumlah capaian pemerintahan Prabowo. Menurutnya, Prabowo menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik publik, termasuk mengenai kebiasaannya melakukan kunjungan ke luar negeri.

Mahfud menilai, Prabowo mendengarkan keluhan masyarakat. Salah satu contohnya adalah kritik terhadap frekuensi kunjungan luar negeri yang kini dinilai sudah berkurang.

“Itu artinya, Pak Prabowo mendengar kalau dikritik, cuma pura-pura marah saja kalau dikritik,” kata Mahfud.

Di sisi lain, Mahfud menilai Prabowo telah mengubah konfigurasi politik di lingkaran pemerintahannya.

Menurut dia, pada awal pemerintahan, Prabowo seolah tersandera karena dikelilingi sejumlah orang yang berasal dari lingkaran Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Namun, kini beberapa di antaranya telah digeser melalui strategi dan taktik politik.

Mahfud menilai, penempatan sejumlah tokoh di berbagai posisi pemerintahan merupakan salah satu cara untuk mengendalikan potensi gejolak politik.

“Tidak dilepas lalu dibiarkan kerja sendiri. Ada yang diletakkan di Wantimpres, badan lain, lalu ada yang disuruh jadi menteri juga. Apa maksudnya? Itu bukan hadiah politik. Itu sebenarnya satu cara menurut saya untuk mengendalikan orang,” jelasnya.

“Kamu ada di bawah kendali saya sepenuhnya. Jangan main-main. Dan menurut saya memang sudah waktunya Pak Prabowo melakukan itu,” tambahnya.

Mahfud MD Soroti Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Mahfud juga menyoroti kebijakan Prabowo yang dinilainya sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, khususnya mengenai penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mahfud, Prabowo telah mengambil alih sejumlah lahan yang dikuasai secara tidak sah dan memanfaatkan hasilnya.

“Dia ambil hampir semua lahan-lahan yang dikuasai secara tidak legal dan kemudian hasil dimanfaatkan sendiri,” tuturnya.

Meski mengapresiasi kebijakan tersebut, Mahfud mengingatkan bahwa ketegasan Presiden harus diikuti dengan pengawasan yang kuat hingga ke tingkat pelaksana.

Menurut dia, lemahnya pengawasan dapat membuka celah terjadinya pelanggaran dan korupsi di bawah pemerintahan.

Mahfud Kritik Pengawasan Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih

Mahfud mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya memiliki tujuan baik, yakni menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.