Survei Kepuasan Prabowo Tembus 65,2 Persen, Hendri Satrio: Bagus, Tapi Tahun Ketiga Harus Digas

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Paramadina, Hendri Satrio, memberikan apresiasi atas peningkatan tingkat kepuasan publik (approval rating) sebesar 65,2 persen terhadap dua tahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pria yang akrab disapa Hensa itu menilai capaian di atas 60 persen tersebut menjadi modal politik yang sangat baik bagi pemerintah yang tengah gencar melakukan pembenahan internal.

Capaian survei terbaru ini mencatatkan tren positif jika dibandingkan dengan hasil riset sejumlah lembaga survei sebelumnya yang sempat menempatkan kepuasan publik di bawah angka 50 persen.

“Wah bagus itu, hehehe. Memang sih ada beberapa perubahan yang dilakukan, dan tentunya hasil kepuasan 60-an persen itu jauh lebih baik dibandingkan hasil lembaga survei lainnya. Dan ini merupakan sinyal positif juga buat pemerintahan yang sedang melakukan pembenahan,” ujar Hensa kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Kendati mencatatkan kenaikan, pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI tersebut mengingatkan bahwa angka 60-an persen belum sepenuhnya ideal untuk ukuran rezim yang telah berjalan selama dua tahun. Ia menegaskan bahwa momen memasuki tahun ketiga pasca-20 Oktober harus dijadikan pijakan evaluasi total guna menggenjot efektivitas kinerja kabinet.

“Dua tahun pemerintahan dengan kepuasan di angka 60-an persen tentunya masih kurang memuaskan bagi pemerintah. Setelah 20 Oktober ini, perjalanan menuju tahun ketiga harusnya bisa diperbaiki lagi,” kata Hensa.

Selain tingkat kepuasan, riset tersebut mencatat tingkat kepercayaan masyarakat mencapai 67 persen. Hensa membaca tingginya modal kepercayaan publik sebagai pertanda bahwa masyarakat masih memberikan ruang serta harapan besar kepada Presiden Prabowo untuk menuntaskan agenda perbaikan nasional.

“Kepercayaan 67 persen itu sedikit lebih tinggi dari angka kepuasannya. Artinya, masyarakat masih menaruh harapan dan memberi kesempatan kepada pemerintah. Kepercayaan ini harus dijawab dengan kerja nyata di tahun ketiga, jangan sampai disia-siakan,” kata Hensa.

Lebih lanjut, Hensa mengapresiasi sejumlah langkah taktis pemerintah seperti perbaikan regulasi hingga reshuffle kabinet. Namun, ia memberikan catatan kritis pada sejumlah aspek krusial, khususnya program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025 agar terbebas sepenuhnya dari insiden keracunan massal penerima manfaat di daerah.

“Perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah harus diapresiasi. Tapi masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti pemberantasan korupsi, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta program Makan Bergizi Gratis yang harusnya nihil dari kasus keracunan,” ucap Hensa.