Polemik Ijazah Gibran, Yunarto Wijaya Soroti Etika Politik dan Warisan Jokowi

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mempertimbangkan pengunduran diri setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik persyaratan pendidikannya.

Menurut Yunarto, Gibran masih dapat melanjutkan karier politik dari awal untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Pandangan tersebut berangkat dari standar etika politik yang, menurut Yunarto, pernah ia sarankan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ketika wacana pencalonan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto mencuat.

Yunarto menilai citra Jokowi sebelumnya dibangun melalui gagasan meritokrasi, yakni penilaian berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan politik dinasti. Karena itu, ia berpendapat keputusan politik terkait pencalonan Gibran seharusnya mempertimbangkan dampaknya terhadap reputasi tersebut.

“Saya harus menggunakan standar Jepang karena itu juga standar yang saya gunakan dan saya sarankan kepada Pak Jokowi ketika muncul isu Mas Gibran. Ketika muncul isu akan memajukan Pak Prabowo, Pak, Bapak besar karena image meritokrasi, Bapak besar bukan karena politik dinasti, Bapak besar karena Bapak dianggap berbeda dengan tokoh-tokoh politik sebelumnya,” kata Yunarto, dikutip Sabtu (10/10/2026).

Yunarto Soroti Warisan Kepemimpinan Jokowi

Yunarto mengaku pernah mengingatkan Jokowi agar menjaga warisan kepemimpinannya atau legacy, terutama terkait standar etika dalam politik. Menurutnya, reputasi yang dibangun selama menjabat sebagai presiden dapat terpengaruh oleh keputusan politik pada masa berikutnya.

“Alangkah baiknya Bapak tidak meninggalkan legacy dengan etika yang derajatnya turun, tapi kan enggak diikuti,” tuturnya.

Dalam konteks polemik persyaratan pendidikan Gibran, Yunarto mengatakan dirinya tetap menggunakan standar penilaian yang sama. Ia menyarankan Gibran mempertimbangkan mundur dari jabatan wakil presiden dan melanjutkan perjalanan politik tanpa bergantung pada jabatan yang sedang diemban.

“Kalau saya menggunakan standar saya, Bang Don, saya akan menggunakan logika yang sama. Mas Gibran mundur. Dan kemudian tetaplah berpolitik dari nol. Dan di situ mungkin ruang Anda akan lebih terbuka dibandingkan tetap ada dalam kekuasaan. Tetapi beban yang harus Anda panggul di bahu itu sangat besar,” ungkapnya.

Menurut Yunarto, langkah tersebut berpotensi membuka ruang bagi Gibran untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Namun, usulan itu merupakan pandangan politik Yunarto, bukan keputusan hukum yang mewajibkan wakil presiden mengundurkan diri.