Perdebatan dan Perbincangan Soal Ijazah Wapres Gibran Disebut bisa Percuma jika tidak Terima dengan Apapun Keputusan MK

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Penulis buku Hasyim Muhammad terus bicara soal gugatan ijazah yang saat ini dihadapi oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Lewat salah satu cuitan di akun media sosial X pribadinya, Hasyim mengakui perdebatan dan perbincangan yang paling ramai adalah soal gugatan ijazah.

Hanya saja, perdebatan ini disebutnya bisa saja percuma jika nantinya tidak ingin menerima putusan Mahkamah Konstitusi nantinya.

Hasyim mengatakan perdebatan dan obrolan panjang ini bisa percuma karena tidak ada keinginan untuk menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

“Semua perdebatan hari-hari ini terkait gugatan ijazah Gibran akan percuma kalau kemudian orang-orang yang berdebat itu tak mau menerima hasil putusan MK besok,” tulis Hasyim Muhammad dikutip Minggu (4/10).

“Percuma…,” sebutnya.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026, terdapat tahapan dan jadwal khusus untuk penanganan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan pada 2026. 

Dalam lampiran PMK tersebut, MK menetapkan Sidang Putusan sebagai tahapan pengucapan putusan.

Untuk perkara yang pemeriksaannya dilanjutkan, pengucapan putusan dijadwalkan pada 5 Oktober hingga 6 Oktober 2026. 

“Sidang Putusan, pengucapan putusan, 5 Oktober 2026 hingga 6 Oktober 2026,” dalam PMK Nomor 1 Tahun 2026, yang ditandatangani oleh Ketua Konstitusi Suhartoyo.

PMK Nomor 1 Tahun 2026 sendiri ditetapkan Ketua MK Suhartoyo di Jakarta pada 16 September 2026. 

Regulasi tersebut secara khusus mengatur tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan pada 2026.

PMK itu juga menegaskan bahwa tahapan dan jadwal tersebut dapat diubah dan disesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi penanganan permohonan.

Bisa saja Sia-Sia 

Hasyim juga mengungkap sebelumnya sejak awal tidak mendukung Gibran menjadi wakil presiden. 

Ia bahkan mengaku kerap menyampaikan kritik terhadap putra Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut.

Namun, menurut dia, persoalan ijazah bukan alasan yang tepat untuk melengserkan Gibran dari jabatan wakil presiden.

“Saya dari dulu nggak dukung Gibran jadi wapres. Saya juga biasa mengkritik Gibran,” kata Hasyim.

Ia mengatakan pandangannya berubah menjadi sorotan ketika dirinya menjelaskan persoalan pendidikan Gibran secara lebih panjang. 

Hasyim bahkan mengaku dituding sebagai penjilat Gibran karena menyatakan bahwa persoalan tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar pemberhentian.