Cacat Administrasi Pendidikan Gibran Menanti Putusan MK, Kelompok Masyarakat Sipil Tuntut Evaluasi Menyeluruh

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Gugatan keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih bergulir panas di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun dialog publik yang lebih luas.

Dalam program podcast terbaru yang ditayangkan Nusantara TV bertajuk DPO Podcast, peneliti membongkar sejumlah kejanggalan administratif terkait berkas pendaftaran dan proses penyetaraan ijazah luar negeri milik Gibran.

Peneliti dan pengamat kebijakan publik yang hadir sebagai narasumber itu adalah Bonatua Silalahi. Dia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar polemik politik biasa, melainkan ujian krusial bagi penegakan konstitusi dan sistem administrasi hukum di Indonesia.

Menurutnya, jika bukti-bukti perselisihan administrasi pendidikan ini diabaikan begitu saja oleh lembaga peradilan, hal itu menandakan keengganan negara untuk membenahi sistem ketatanegaraan.

Mendorong Penegakan Hukum dan Kepastian Administrasi

Dalam pemaparannya, Bonatua menekankan pentingnya kejujuran data administrasi bagi seorang pejabat publik, terlebih seorang wakil presiden.

Dia menegaskan bahwa dokumen persyaratan yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat pendaftaran Pilpres seharusnya dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan kebingungan publik.

“Kalau laporan riwayat pendidikan yang disajikan ke publik saja memicu kesimpangsiuran dan keraguan, bagaimana publik bisa percaya pada transparansi tata kelola pemerintahan ke depannya?” ujar Bonatua menyoroti dokumen riwayat sekolah Gibran di luar negeri, dikutip fajar.co.id, Minggu (4/10/2026).

Ia juga menyentuh peran lembaga penyeleksi seperti KPU dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dianggap kurang cermat dalam melakukan verifikasi faktual sejak awal. Ketidakjelasan status penyetaraan ijazah tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi luar negeri dinilai menjadi akar dari kerumitan hukum yang terjadi saat ini.

Fakta Persidangan MK dan Sorotan Saksi Ahli

Diskusi dalam program DPO Podcast tersebut juga menyoroti perkembangan sidang pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah saksi ahli dan praktisi hukum menyoal perbedaan data antara sertifikat kelulusan (certificate) dengan ijazah formal (diploma), serta jenjang kesetaraan sekolah seperti UTS (University of Technology Sydney) Insearch atau Orchard Graduation School di Singapura.

Dalam beberapa persidangan terakhir di MK, hakim konstitusi terus mendalami keterangan dari pihak terkait, termasuk perwakilan KBRI Singapura dan KBRI Canberra, guna mengonfirmasi status hukum kualifikasi pendidikan tersebut.

Para pengamat menilai bahwa perbedaan mendasar antara sertifikat pelatihan atau kursus pendek dengan gelar akademik resmi harus diperjelas secara legal formal. Apabila verifikasi syarat pencalonan terbukti cacat hukum secara administratif sejak awal, konsekuensi hukumnya dinilai sangat signifikan terhadap keabsahan penetapan hasil pemilu.