Kelangkaan BBM Bisa Sebabkan Inflasi, Jika Tak Segera Ditangani Dapat Berujung Gejolak Sosial

PORTALUTAMA.NET, MAKASSAR — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sulawesi Selatan (Sulsel) diprediksi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa (inflasi). Jika tak segera ditangani dapat berujung gejolak sosial.

Hal tersebut diungapkan Ekonom Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Sutardjo Tui. Dia mengatakan, BBM ibarat darah dalam perputaran ekonomi.

“BBM itu kan punya pengaruh sangat signifikan terhadap perekonomian, artinya sama dengan darah itu. Kalau manusia tidak ada darah, dia tidak bisa. Mati itu semua urusan,” kata Sutardjo kepada fajar.co.id, Selasa (15/9/2026).

Sutardjo memberi gambaran. Ketika BBM langka, distribusi akan terhambat.

“Ketika mengalami hambatan, terjadi kelangkaan stok. Kalau kelangkaan stok, itu bisa saja terjadi kenaikan harga. Kan Kalau terjadi kelangkaan stok. Perekonomian tidak berputar,” paparnya.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai penopang perekonomian, menurutnya akan terpukul keras. Jika itu terjadi, ekonomi akan stagnan.

“Akhirnya terjadi inflasi,” teranngya.

Waspadai Gejolak Sosial

Lebih jauh, Sutardjo mengatakan perekonomian yang terhambat bisa berujung pada gejolak sosial. Sepinya pasar dan ekonomi yang lemah, menurutnya bagian dari gejala akan lahirnya gejolak sosial.

“Tidak terlalu heboh kalau hanya harga naik, tidak…. Yang sulit itu adalah, yang berbahaya itu adalah terjadi gejolak sosial,” ucapnya.

Gejolak sosial menurutnya konsekuensi dari perekonomian yang stagnan. Serta inflasi yang menggila.

“Gejolak sosial itu, kalau dia tidak… orang yang UMKM itu tidak bisa mencari uang, kan stres itu. Nah, itu bisa terjadi perampokan, kerusuhan, pembunuhan, segala macam,” paparnya.

Menurutnya, mengatasi persoalan ekonomi bisa dilakukan, asalkan dilakukan dengan benar.

“Kalau hanya soal ee BBM kurang, itu paling cuma seminggu itu kok. Asal cepat, cepat ditanggulangi sama pemerintah dengan Pertamina. Asal cepat ditanggulangi itu,” ujarnya.

Namun yang sulit, menurutnya ialah ketika gejolak sosial mulai terjadi.

“Itu dia persoalannya. Itu yang paling berat,” sambung Sutardjo.

Karenanya, Sutardjo menyarankan pemangku kebijakan mengambil langkah taktis yang efisien dan efektif. Bukan malah membuat jengkel masyarakat dengan menyebut panik buying.

“Bikin jengkel lagi, yang disalahkan konsumen,” pungkas Sutardjo.
(Arya/Fajar)