BBM Langka, Pemerintah dan Pertamina Klaim Panic Buying, Ekonom Unismuh: Tidak Masuk Akal

PORTALUTAMA.NET, MAKASSAR — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Sulawesi Selatan tidak lagi sekadar persoalan antrean panjang di SPBU.

Dampaknya mulai merembet ke aktivitas masyarakat dan dikhawatirkan mengganggu perputaran ekonomi.

Kondisi tersebut membuat pemerintah didorong untuk tidak sekadar memberikan imbauan, tetapi turun langsung memastikan persoalan pasokan BBM segera terurai.

Ekonom Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Sutardjo Tui, menilai persoalan tersebut semestinya tidak sulit ditangani apabila pemerintah dan Pertamina mau memeriksa persoalan dari hulu hingga ke SPBU.

Pemerintah Diminta Turun Tangan

Dikatakan Sutardjo, langkah pemerintah daerah yang mulai memanggil pihak terkait merupakan hal positif. Namun, persoalan BBM dinilai membutuhkan pemeriksaan langsung mengenai ketersediaan stok.

Ia menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu kondisi stok di Pertamina sebelum mencari tahu persoalan di tingkat SPBU.

“Pemerintah turun tangan, saya tadi baca, kasihan juga melihat Gubernur panggil Kepolisian. Cek saja di Pertamina sana ada gak stoknya baru ke SPBU,” ujar Sutardjo kepada fajar.co.id, Jumat (11/9/2026).

Selain persoalan pasokan, Sutardjo juga menyinggung proses pengisian BBM di sejumlah SPBU. Menurutnya, keterbatasan petugas pada mesin pompa dapat membuat antrean semakin panjang.

Ia menggambarkan kondisi ketika beberapa mesin tersedia, tetapi hanya sebagian yang dioperasikan oleh petugas.

“Kadangkala di SPBU itu, tiga dia punya mesin pompa bensin yang jaga cuma satu orang. Berarti terhambat antriannya itu,” tukasnya.

Situasi tersebut, kata dia, dapat membuat kendaraan menunggu lebih lama meski sebenarnya persoalan tidak semata-mata berada pada ketersediaan stok.

“Itu kan ada kelambatan pengisian, bisa saja sepuluh menit 20 mobil tertahan itu,” ucapnya.

DPR Juga Disorot Sutardjo

Sutardjo mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang mulai merespons persoalan kelangkaan BBM. Namun, ia mempertanyakan keterlibatan lembaga lain dalam mencari solusi.

Ia menyebut DPR belum terlihat turun menangani persoalan tersebut.

“Bagus juga sebenarnya kasih heboh begini kan, yang belum turun ini saya lihat DPR belum ada. Gubernur sudah,” imbuhnya.

Kata Sutardjo, persoalan BBM perlu segera diselesaikan karena dampaknya dapat meluas ke sektor ekonomi dan kehidupan masyarakat.

“Bahayana ini terganggu perekonomian, permasalahan ekonomi, perputaran uang menurun,” jelasnya.

Dampak lainnya, kata dia, bisa dirasakan masyarakat kecil ketika harga bahan baku ikut meningkat dan barang menjadi lebih sulit diperoleh.