BBM Subsidi Sulit Didapat, Pengamat Minta Rantai Distribusi Diaudit, Potensi Pidana Diselidiki

PORTALUTAMA.NET, MAKASSAR — Persoalan antrean panjang BBM di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan mendapat perhatian dari Pengamat Hukum Pidana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Rahman Syamsuddin.

Rahman menilai kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah.

Menurutnya, persoalan BBM tidak cukup dijawab hanya dengan penjelasan mengenai ketersediaan stok, sementara masyarakat masih harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU.

Ia pun meminta pemerintah tidak sekadar memberikan alasan, tetapi memastikan BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat.

Antrean Panjang Jadi Tamparan Pemerintah

Dikatakan Rahman, panjangnya antrean BBM menunjukkan adanya persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka.

Ia menekankan bahwa masyarakat tidak seharusnya terus menerima penjelasan mengenai stok yang aman jika kondisi di lapangan justru berbeda.

“Antrean panjang BBM di Sulawesi Selatan seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah,” ujar Rahman kepada fajar.co.id, Kamis (10/9/2026).

Rahman menggambarkan situasi tersebut sebagai persoalan yang berdampak langsung terhadap aktivitas warga dan perekonomian.

“Masyarakat tidak membutuhkan penjelasan yang berputar-putar tentang stok yang disebut aman, sementara kenyataan di lapangan menunjukkan warga harus mengantre berjam-jam, SPBU kehabisan BBM, dan aktivitas ekonomi terganggu,” ucapnya.

Ia kemudian menyinggung kewajiban pemerintah dalam memastikan pasokan yang tersedia secara administratif benar-benar bisa diperoleh masyarakat.

“Dalam negara hukum, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa pasokan tersedia. Pemerintah harus memastikan BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat secara wajar,” sebutnya.

Baginya, ukuran ketersediaan BBM tidak semestinya hanya dilihat dari data atau laporan stok.

“Ketersediaan di atas kertas tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak dapat memperolehnya di SPBU,” tukasnya.

Pemerintah Diminta Terbuka soal Penyebab

Rahman juga meminta pemerintah menjelaskan secara transparan penyebab terjadinya antrean panjang.

“Di sinilah pemerintah harus menjawab persoalan secara terbuka. Jika benar terjadi panic buying, mengapa kepanikan itu dapat berlangsung sedemikian luas?,” ucapnya.

Ia menilai ada sejumlah kemungkinan yang perlu dibuka kepada publik, mulai dari kepanikan masyarakat hingga persoalan distribusi maupun dugaan penyalahgunaan.

“Jika persoalannya distribusi, di titik mana distribusi mengalami gangguan? Jika kuota mencukupi, mengapa masyarakat tetap menghadapi antrean panjang?,” timpalnya.

Kata Rahman, setiap kemungkinan tersebut harus dapat dijelaskan berdasarkan kondisi dan data yang sebenarnya terjadi di lapangan.