Prabowo Diklaim Tak Tahu-menahu soal Paper MBG yang Dikaitkan dengan Nobel Perdamaian

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diklaim tidak mengetahui publikasi ilmiah mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikaitkan dengan pengajuan Nobel Perdamaian 2026. Klaim tersebut disampaikan mantan Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto.

“Saya sudah cek langsung ke beberapa sumber. Presiden tidak tahu-menahu, tidak memerintahkan, tidak memberi izin, apalagi menyetujui pembuatan paper agar ‘dapat Nobel’,” tulis Dede melalui akun X miliknya, dikutip Rabu (5/8/2026).

Menurut Dede, paper tersebut diduga dibuat oleh pihak tertentu tanpa sepengetahuan Presiden.

“Paper-paper itu dibuat oleh orang-orang yang kemungkinan ‘cari muka’. Kalau berhasil, minimal dapat nama atau jabatan,” ujarnya.

Ia juga mengemukakan kemungkinan lain, yakni paper tersebut sengaja dibuat untuk merusak citra Presiden.

“Sayangnya sudah kebongkar. Atau bisa juga ini sengaja dibuat untuk mendegradasi Presiden: paper dikirim seolah-olah atas nama beliau, lalu dibocorkan ke media sosial agar citranya jelek,” lanjutnya.

Dede menyebut pola tersebut mirip dengan isu survei tandingan yang sempat ramai beberapa waktu lalu.

“Mirip pola survei tandingan yang beberapa hari lalu juga sempat viral,” katanya.

Karena itu, ia meminta akun X @TxtdariiUGM yang pertama kali mengunggah informasi mengenai paper tersebut agar tidak terburu-buru menyebarkan informasi tanpa memastikan konteksnya.

Di sisi lain, Dede menegaskan bahwa mekanisme nominasi Nobel Perdamaian memiliki prosedur yang ketat dan bersifat rahasia. Menurutnya, publikasi paper di SSRN tidak dapat dianggap sebagai pengajuan resmi Nobel Perdamaian.

“Apalagi yang masih ketinggalan prompt AI-nya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa SSRN merupakan platform working paper atau preprint, bukan jurnal ilmiah peer-reviewed. Karena itu, dokumen yang diunggah di SSRN bukan merupakan mekanisme resmi untuk mengajukan nominasi Nobel.

“Mekanisme nominasi Nobel Perdamaian sebenarnya ketat. Hanya pihak yang berwenang, seperti anggota parlemen atau pemerintah, kepala negara, serta profesor tertentu di bidang relevan, yang dapat mengajukan nominasi resmi kepada Norwegian Nobel Committee. Nominasi juga bersifat rahasia selama 50 tahun,” jelasnya.

Dede menambahkan, paper yang diunggah di SSRN maupun platform publik lainnya tidak otomatis menjadi nominasi yang sah. Menurutnya, seseorang juga tidak dapat mengajukan dirinya sendiri (self-nomination) sebagai kandidat Nobel Perdamaian.

“Jangan sampai Anda menggiring opini oleh isu remeh yang jelas-jelas bukan program resmi. Fokus saja mengkritik kerja pemerintahan yang sedang berjalan,” pungkasnya.