Apa Itu Diskresi? Surat ‘Khusus’ Bahlil ke IAS untuk Musda Golkar Sulsel

PORTALUTAMA.NET,MAKASSAR — Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memberikan surat diskresi kepada Ilham Arief Sirajuddin (IAS) untuk Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel). Apa sebenarnya diskresi itu?

Pakar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Sukri Tamma menjelaskan, diskresi merupakan bentuk penggunakan hak preogratif pimpinan. Dalam konteks Musda Golkar Sulsel, digunakan sebagai syarat administratif pencalonan.

“Saya kira diskresi itu kan kebijakan yang diambil oleh ketua, diberikan kepada orang yang dianggap belum memenuhi syarat karena alasan tertentu,” kata Sukri kepada fajar.co.id, Kamis (25/6/2026).

“Tapi kemudian diizinkan untuk maju berkontestasi, dalam hal ini ketua DPD I,” sambung Sukri.

IAS menerima diskresi dari DPP Golkar pada Rabu, 24 Juni 2026 di Jakarta. Diserahkan langsung oleh Bahlil.

Belum Tentu Aklamasi

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu mengatakan, diskresi tersebut belum tentu membuat IAS aklamasi sebagai dalam Musda Golkar mendatang.

“Bahwa kemudian diskresi itu menjadi lampu hijau, bisa saja. Tapi juga belum tentu,” ujar Sukri.

Karenanya, Sukri bilang surat tersebut tidak bisa dibaca akan memastikan IAS duduk sebagai orang nomor satu di Golkar Sulsel. Tapi jika ingin dilihat sebagai restu, itu bisa saja.

“Jadi kemudian kalau ada diskresi untuk Pak IAS, itu mungkin adalah restu. Tapi belum tentu (aklamasi),” ucap Sukri.

Menurutnya, bisa saja surat tersebut hanya cara Bahlil memberi ruang yang sama kepada seluruh kadernya. Sehingga persaingan lebih kompetitif.

“Bisa saja itu membuka ruang untuk memberi kesempatan bagi semuanya, sehingga Golkar, DPP punya alternatif pilihan yang kemudian akan dipertimbangkan dengan baik,” imbuhnya.

“Jadi saya kira, kalau ditanya apakah sudah pasti. Saya pikir belum,” sambung Sukri.

Belajar dari Musda Sebelumnya

Sukri memaparkan, pada Musda X Golkar Sulsel tahun 2020, sosok yang mengantongi diskresi tak otomatis jadi pemenang. Saat itu, ada dua yang dapat surat tersebut.

Ia adalah Supriansa dan Taufan Pawe. Namun yang terpilih belakangan adalah Taufan Pawe.

“Kita perlu mencermati, beberapa waktu lalu Golkar mengeluarkan diskresi. Tapi kemudian bukan yang mendapatkan diskresi jadi ketua. Jadi tentu ini masih pencermatan,” papar Sukri.

“Seingat saya Pak Taufan Pawe yang menduduki jabatan itu kan ada diskresi sebelumnya keluar. Saya lupa siapa, ada anggota DPR (Supriansa), tapi kemudian yang jadi ketua kan Pak Taufan Pawe,” sambung Sukri.

Dia menilai, penentuannya adalah dinamika politik di tingkat daerah.