AJI dan PBHI Alarm Bahaya Batalyon Teritorial Pembangunan, Demokrasi Disebut Terancam dan Kebebasan Pers Kian Terhimpit

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) melalui Kementerian Pertahanan kembali menuai sorotan dari berbagai kalangan. Kali ini, kritik datang dari organisasi jurnalis dan pegiat hak asasi manusia yang menilai kebijakan tersebut berpotensi memperluas keterlibatan militer dalam urusan sipil serta mengancam ruang demokrasi.

Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Prahara Batalyon Teritorial Pembangunan: Penolakan Warga dan Arah Kebijakan Menteri Pertahanan” yang digelar di Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026). Dalam forum itu, sejumlah narasumber menyoroti dampak sosial dan demokratis yang dinilai dapat muncul apabila pembentukan batalyon baru terus diperluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Nany Afrida, menjadi salah satu pihak yang secara terbuka mempertanyakan urgensi pembentukan batalyon baru di tengah berbagai persoalan sipil yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.

“Sebetulnya musuh negara ini siapa? Jangan-jangan rakyatnya sendiri, sampai negara begitu takut dan merekrut terlalu banyak tentara dengan dalih mengurus pertanian dan peternakan,” ujar Nany.

Menurut Nany, arah kebijakan tersebut menunjukkan adanya pergeseran fungsi militer ke sektor-sektor yang selama ini menjadi ranah sipil. Ia menilai kehadiran aparat militer dalam urusan pertanian, peternakan, hingga pembangunan daerah berpotensi memperbesar konflik agraria dan mempersempit ruang demokrasi masyarakat.

Ia mencontohkan berbagai konflik agraria yang terjadi di Papua dalam sejumlah proyek pangan nasional sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dilanjutkan pada masa Presiden Joko Widodo hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau ujung-ujungnya tentara turun ke sawah dan masuk ke tanah adat masyarakat, lalu petani kita ke mana? Negara ini negara agraris, seharusnya yang diperkuat adalah petaninya, bukan militernya,” kata dia.

Selain persoalan agraria, AJI juga menyoroti dampak yang dapat dirasakan oleh dunia jurnalistik. Nany mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan AJI, aparat keamanan masih menjadi salah satu pihak yang paling banyak terlibat dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis.

“Pelaku kekerasan terbanyak terhadap jurnalis masih polisi, lalu disusul tentara. Tentara kerap dianggap sebagai musuh kebebasan pers, terutama terhadap jurnalisme investigasi dan advokatif,” ujar Nany.

Menurutnya, budaya kerahasiaan yang melekat dalam institusi militer sering kali berbenturan dengan prinsip keterbukaan informasi yang menjadi fondasi kerja jurnalistik. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan semakin terasa apabila keberadaan batalyon diperluas hingga ke wilayah-wilayah yang memiliki konflik sumber daya alam maupun sengketa agraria.