Tak Lagi Ribet, Belanja Pemerintah Kini Terintegrasi dari Perencanaan hingga Bayar

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pemerintah mulai membenahi sistem belanja negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah. Melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), langkah besar dilakukan dengan meluncurkan Master Produk dan memulai integrasi Katalog Elektronik dengan SIPD RI.

Kebijakan ini bukan sekadar pembaruan sistem. Tujuannya jelas: membuat belanja pemerintah lebih transparan, lebih cepat, dan minim celah penyimpangan.

Lewat Master Produk, LKPP kini menetapkan satu sumber data resmi untuk setiap barang yang masuk ke Katalog Elektronik. Artinya, informasi seperti nama produk, spesifikasi, hingga harga harus berasal langsung dari pemilik merek atau prinsipal.

Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, menegaskan bahwa langkah ini penting untuk menghapus perbedaan data yang selama ini sering terjadi.

Dengan sistem lama, satu produk bisa muncul dengan spesifikasi atau harga berbeda di berbagai tempat. Kini, semua harus mengacu pada satu data yang sama.

“Dengan Master Produk, kita tidak hanya membangun sistem, tetapi juga budaya baru pengelolaan belanja pemerintah yang lebih akuntabel dan berbasis data,” ujarnya.

Hasil awalnya sudah mulai terlihat. Pada kategori laptop, kualitas belanja pemerintah disebut meningkat karena proses seleksi produk menjadi lebih terstandar dan transparan.

Tak berhenti di data produk, LKPP juga mengintegrasikan Katalog Elektronik dengan SIPD RI. Sistem ini selama ini digunakan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan.

Dengan integrasi ini, proses belanja kini terhubung langsung dari awal hingga akhir mulai dari Perencanaan anggaran, Pemilihan produk, Transaksi pembelian hingga pertanggungjawaban.

Semua berjalan dalam satu sistem yang saling terhubung secara real-time.

Mewakili Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Bina Keuangan Daerah A. Fatoni menyebut langkah ini akan menghapus proses manual yang selama ini memperlambat birokrasi.

“Seluruh data belanja bisa dipantau secara transparan dan real-time. Ini membuat pengelolaan keuangan daerah jauh lebih efisien,” jelasnya.

Perubahan paling mencolok lainnya adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI). Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menilai AI kini menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan belanja negara.

Dengan teknologi ini Ribuan produk bisa divalidasi lebih cepat, Kesalahan data bisa langsung terdeteksi dan Proses kurasi jadi lebih efisien.

“Kita harus menjadikan AI sebagai mitra. Validasi yang dulu memakan waktu lama, sekarang bisa selesai dalam hitungan jam,” ujar Luhut.