Pigai Balas Komnas HAM soal Tim Asesor, Singgung Penembakan di Puncak Papua

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Polemik rencana pembentukan tim asesor bagi aktivis oleh Kementerian HAM yang mendapat respons dari Komnas HAM ditanggapi oleh Natalius Pigai.Ia menegaskan, pemerintah tidak akan mencampuri kewenangan lembaga independen dalam menentukan status pembela HAM.

Pernyataan ini disampaikan menyusul sorotan dari Komnas HAM yang menganggap rencana tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Penentuan Ada di Lembaga Independen

Pigai menekankan, penilaian terhadap seseorang apakah termasuk pembela HAM atau mengalami kriminalisasi bukan berada di tangan pemerintah.

“Justru yang akan menentukan seseorang yang dikriminalisasi adalah pembela HAM atau tidak adalah Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komnas Disabilitas,” ujar Pigai dikutip fajar.co.id, Sabtu (2/5/2026).

Ia menyebut, lembaga-lembaga tersebut memiliki otoritas dan mandat dalam isu HAM, sehingga pemerintah tidak mengambil peran di ranah tersebut.

Dikatakan Pigai, peran pemerintah lebih pada penyediaan kerangka hukum dan regulasi yang mendukung perlindungan HAM.

“Pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam urusan ini,” Pigai menuturkan.

“Kewajiban pemerintah hanya menyiapkan berbagai regulasi termasuk UU Hak Asasi Manusia,” tambahnya.

Singgung Kasus Puncak PapuaDi sisi lain, Pigai mendorong Komnas HAM untuk lebih fokus pada penanganan kasus-kasus HAM yang sedang menjadi perhatian, salah satunya insiden di Puncak, Papua.

“Saya sarankan Komnas HAM konsen saja tugas utamamu yakni pemantauan terhadap belasan orang yang mati ditembak di puncak Papua,” timpalnya.

Ia mengaku menerima banyak laporan terkait peristiwa tersebut dan berharap penanganannya dapat segera dilakukan secara optimal.

“Dan saya dapat banyak surat soal puncak Papua. Komnas HAM harus bisa tangani agar citra bangsa kita lebih bermartabat,” terang dia.

Pigai juga memastikan bahwa Kementerian HAM telah mengambil langkah awal dengan menurunkan tim ke lapangan.

“Tim Kementerian HAM RI sudah turun di lapangan saat ini,” tandasnya.

Komnas HAM Ingatkan Potensi Konflik Kepentingan

Wacana pembentukan tim asesor bagi aktivis oleh Menteri HAM Natalius Pigai menuai perhatian dari Komnas HAM.

Lembaga tersebut mengingatkan adanya potensi persoalan serius jika rencana tersebut direalisasikan.

Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, menjelaskan bahwa ancaman terhadap pembela HAM selama ini tidak jarang melibatkan pihak dari dalam negara itu sendiri.

Mulai dari oknum pejabat hingga institusi pemerintah, selain juga melibatkan korporasi.