Wapres Gibran Sudah Jelas Cacat Administrasi, Zulkifli Ekomei Soroti Lemahnya Sikap Parpol

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Diskusi tajam mengenai dinamika politik nasional kembali mencuat. Salah satunya saat aktivis Dr Zulkifli Ekomei hadir dalam siniar (podcast) bersama Michael Sinaga di kanal Sentana TV.

Dalam perbincangan tersebut, Dr Zulkifli menyoroti berbagai persoalan krusial mulai dari polemik persyaratan administrasi dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga fungsi kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dinilai belum menunjukkan keberanian bersikap secara nyata.

Soroti Lemahnya Sikap Partai Politik di Senayan

Zulkifli secara terbuka menyatakan pesimis terhadap partai-partai politik yang duduk di parlemen dalam menindaklanjuti berbagai persoalan besar, termasuk polemik cacat persyaratan pencalonan di lembaga terkait.

Menurutnya, wakil rakyat di Senayan seringkali terlihat tidak fokus pada persoalan masa depan bangsa dan negara secara fundamental.

“Berapa banyak anggota DPR yang paham soal cacat persyaratan Gibran? Saya kok gak yakin partai-partai ini mengambil sikap untuk kepentingan rakyat, gak ada,” ujar Zulkifli dalam perbincangan tersebut, dikutip fajar.co.id Jumat (23/10/2026).

Dia menilai bahwa dominasi ketua umum partai politik dalam sistem demokrasi saat ini membuat ruang gerak anggota dewan menjadi terbatas dan sangat bergantung pada instruksi pimpinan pusat partai.

Kritik Sistem Ketatanegaraan dan UUD 1945

Selain menyoroti kasus personal, diskusi juga melebar pada perbandingan sistem ketatanegaraan Indonesia pascaamandemen tahun 2002 dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 naskah asli yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945.

Zulkifli menilai bahwa perubahan mendasar pada sistem ketatanegaraan telah menghilangkan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara.

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem UUD 1945 yang asli, mekanisme pengawasan terhadap mandataris (presiden dan wakil presiden) jauh lebih tegas apabila terbukti melanggar garis-garis besar haluan negara.

“Dulu gampang sekali kalau ada pemimpin yang menyimpang untuk diberhentikan oleh MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat,” ungkapnya.

Polemik Administrasi dan Etika Bernegara

Persoalan keabsahan dokumen serta dugaan manipulasi aturan dalam proses pencalonan turut menjadi sorotan tajam. Zulkifli menekankan pentingnya menjunjung tinggi etika dan moral dalam bernegara, bukan sekadar mencari celah legalitas formal melalui produk hukum yang direkayasa.

Ia berpendapat bahwa persoalan etika publik yang sempat disidangkan melalui lembaga kehormatan seharusnya menjadi catatan penting bagi kualitas kepemimpinan nasional. Tanpa adanya standar etika dan moral yang kuat, dikhawatirkan peradaban hukum di Indonesia akan terus mengalami kemunduran.