Masyarakat Adat Gugat 10 Pejabat Terkait Karhutla, Yusril Bakal Koordinasi dengan Mensesneg

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah siap menghadapi gugatan hukum terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Kalimantan Barat (Kalbar).

Yusril menyatakan pihaknya akan menunjuk kuasa hukum resmi setelah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). “Nanti saya berkoordinasi,” ujar Yusril, dikutip fajar.co.id dari kantor berita nasional Antara, Jumat (16/10/2026).

10 Pejabat Digugat Masyarakat Adat

Gugatan ini dilayangkan oleh empat kelompok masyarakat sipil dan masyarakat adat—termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) serta Pemuda Katolik setempat melalui tim hukumnya.

Tak main-main, ada 10 pejabat negara yang diseret sebagai pihak tergugat. Di antaranya Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden, sejumlah menteri kabinet, Kapolri, hingga Gubernur Kalimantan Barat.

Dalam tuntutannya, para penggugat mendesak pemerintah untuk:

• Melakukan pemulihan dan rehabilitasi lingkungan secara menyeluruh.
• Memperkuat langkah penanganan dan pencegahan karhutla.
• Bertanggung jawab penuh atas biaya layanan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap.

Sidang perdana gugatan tersebut sebenarnya telah digelar di Pengadilan Negeri Pontianak pada Rabu (7/10/2026). Namun, majelis hakim memutuskan menunda persidangan hingga Rabu (21/10/2026) karena pihak tergugat tidak hadir.

Presiden Prabowo Restui Bantuan Luar Negeri

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap bencana ekologis ini.

Presiden telah memberi lampu hijau bagi Indonesia untuk menerima bantuan dari negara-negara tetangga demi menanggulangi karhutla yang meluas.

“Itu sudah dibahas dan sekarang dalam proses teknis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bapak Presiden juga sudah menyampaikan persetujuannya,” kata Arrmanatha usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

60 Ribu Personel Gabungan Dikerahkan

Di lapangan, upaya pemadaman terus dipacu. Sebanyak 60.177 personel gabungan—terdiri dari petugas Damkar, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Daerah, dan para relawan—telah diterjunkan ke titik-titik api.

Pemerintah juga mengerahkan armada alutsista berupa helikopter dan pesawat untuk melakukan water bombing serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna memancing hujan buatan di wilayah terdampak. (elva/fajar)