Loyalis Jokowi Dede Budhyarto Soroti Dampak jika Gibran Dicopot

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai Dede Budhyarto dapat membawa persoalan yang lebih luas apabila Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya mengabulkan permohonan para pemohon.

Loyalis Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu menyebut ada konsekuensi berantai yang menurutnya belum dipertimbangkan Denny Indrayana dan para pemohon lain ketika mengajukan perkara tersebut.

“Yang tidak dipertimbangkan Denny Indrayana Cs dan “orang besar” di belakangnya adalah efek berantai dari gugatan ini,” tulis Dede Budhyarto melalui akun X pribadinya, dikutip Sabtu (26/9/2026).

Menurut Dede, persoalan tersebut tidak berhenti pada posisi Gibran sebagai wakil presiden. Ia mengaitkannya dengan legitimasi hasil Pemilu 2024 dan pemerintahan yang saat ini berjalan.

Dede Bicara Dampak Jika Gibran Dicopot

Dede memaparkan skenario yang menurutnya dapat muncul apabila Gibran sampai kehilangan jabatan sebagai wakil presiden.

“Sampai Wapres benar-benar dilengserkan, gugatan soal keabsahan itu berarti proses Pemilu kemarin tidak sah,” ujarnya.

Dari skenario tersebut, Dede kemudian mengaitkannya dengan posisi Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden pasti kena imbasnya karena publik bisa mengartikan dia mensahkan & menyetujui ketidakabsahan tersebut,” jelasnya.

Dede kemudian menegaskan bahwa menurut pandangannya perkara tersebut bukan lagi hanya menyangkut Gibran.

“Ini bukan lagi soal satu orang. Ini soal legitimasi pemerintahan yg sedang berjalan,” terangnya.

“Efeknya akan panjang & jelas mengganggu stabilitas negara,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut merupakan analisis dan kekhawatiran politik Dede Budhyarto mengenai kemungkinan konsekuensi perkara. 

Pernyataan itu tidak dengan sendirinya menjadi kesimpulan hukum mengenai sah atau tidaknya Pemilu 2024 ataupun legitimasi pemerintahan Prabowo.

Perkara Gibran Masih Diperiksa MK

Perkara yang dimaksud adalah Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. MK mencatat perkara tersebut diajukan oleh 12 pemohon, termasuk Denny Indrayana, KIPP, Partai Ummat, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. 

Dalam petitumnya, mereka meminta MK antara lain menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, mendiskualifikasinya, membatalkan penetapan KPU terkait pencalonannya, serta membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden. Permintaan tersebut merupakan petitum pemohon, bukan putusan MK.