Dokumen Syarat Pendidikan Gibran Cacat, Kang Sobari: Posisi Jokowi Kian Terdesak di MK

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Isu keabsahan syarat administrasi dan ijazah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sorotan publik serta diskursus politik nasional.

Perbincangan mengenai proses persidangan dan gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) pun kian memanas seiring bermunculannya berbagai pandangan dari pakar politik dan pengamat publik.

Dalam sebuah wawancara mendalam di kanal YouTube Hersubeno Point, budayawan dan mantan Direktur Utama LKBN Antara, Mohamad Sobari (Kang Sobari), menyampaikan analisis tajamnya terkait dinamika hukum dan politik yang sedang menyelimuti Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya.

Skenario Politik dan Jalur Hukum di Mahkamah Konstitusi

Menurut Kang Sobari, gelombang tekanan publik serta bukti-bukti yang dihadirkan para pemohon di persidangan MK membuat posisi politik keluarga Solo kian terdesak. Ia menilai gerakan kritis dari berbagai kalangan, termasuk purnawirawan TNI, pakar hukum, hingga akademisi, membentuk pilar argumentasi yang sangat solid di hadapan majelis hakim.

“Purnawirawan TNI dan kelompok kritis itu kekuatan yang nyata. Sekarang ini peta persoalan makin mendekat ke gawang, dan tidak ada pemain yang bisa menghalangi bola yang sudah berada di depan penjaga gawang,” ujar Kang Sobari dalam wawancara tersebut dikutip fajar.co.id, Minggu (27/9/2026).

Ia berpandangan bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai prosedur pencalonan dan administrasi pendidikan menjadi perhatian serius bagi hakim MK. Menurutnya, MK memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga marwah konstitusi dan independensi lembaga dalam memutus perkara ini secara adil tanpa intervensi kekuasaan.

Sorotan Terhadap Penyetaraan Pendidikan dan Regulasi KPU

Salah satu poin utama yang disorot dalam wawancara tersebut adalah diskursus mengenai penyetaraan latar belakang pendidikan luar negeri Gibran. Kang Sobari, yang merupakan lulusan dari Monash University, Australia, membagikan pengalamannya mengenai perbedaan antara program kursus persiapan akademik (English for Academic Purposes) dengan jenjang gelar pendidikan formal.

Ia menekankan bahwa program kursus bahasa atau pelatihan keahlian merupakan ilmu alat (tool) dan tidak dapat serta-merta disetarakan dengan ijazah pendidikan tingkat menengah atas (SMA) maupun gelar akademik formal.

Menurutnya, penyetaraan administrasi pendidikan untuk syarat pejabat publik harus mengikuti norma hukum dan kaidah akademis yang baku tanpa adanya pemaksaan regulasi.

Selain isu ijazah, Kang Sobari juga menyinggung regulasi dan aturan teknis yang diterbitkan oleh KPU dan Bawaslu menjelang Pemilu 2024.

Ia menilai munculnya pasal-pasal pengecualian atau norma baru dalam Peraturan KPU perlu diuji secara krusial dalam sidang MK guna memastikan prinsip keadilan (fairness) dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.