BI dan Pemerintah Perkuat Sinergi Moneter-Fiskal Melalui Lima Pilar Utama
Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal melalui lima pilar utama. Sinergi tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi dan sistem keuangan di tengah ketidakpastian global.
Lima pilar tersebut meliputi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen fiskal dan moneter; memperkuat ketahanan sektor eksternal di tengah gejolak global; memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang, perbankan, dan perekonomian; memperkuat pengendalian inflasi melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah; serta mempercepat pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat transmisi kebijakan dan memperluas sumber pembiayaan ekonomi.
Penguatan koordinasi tersebut mengemuka dalam high-level meeting antara jajaran pimpinan Kemenkeu dan BI di Gedung BI, Jakarta, Kamis (24/9).
Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan high-level meeting antara Kemenkeu dan BI merupakan agenda rutin untuk memperkuat kolaborasi kebijakan, terutama dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan koordinasi antara Kemenkeu dan BI akan terus diperkuat, baik melalui hubungan bilateral maupun dalam kerangka KSSK. Menurut Suahasil, koordinasi antarlembaga diperlukan untuk memastikan kebijakan ekonomi mampu mendorong aktivitas sektor riil dan menciptakan lapangan kerja.
“Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor riil. Bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah. Sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Dari sisi fiskal, Suahasil menegaskan pemerintah akan menjaga pembiayaan APBN tetap prudent. Koordinasi dengan BI juga dilakukan dalam penyusunan strategi penerbitan surat berharga negara.
Suahasil menegaskan stabilitas sistem keuangan tetap menjadi fondasi agar sektor keuangan dapat menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Melalui KSSK bersama Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Danantara kita akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan agar sektor keuangan kita mampu menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita,” pungkas Suahasil.
Ekonom Apresiasi
Lead Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk Irman Faiz mengapresiasi penguatan koordinasi fiskal dan moneter tersebut. Menurut dia, pertemuan bilateral Kemenkeu dan BI menunjukkan koordinasi yang semakin terstruktur untuk mendukung aktivitas domestik sekaligus memperkuat ketahanan terhadap guncangan eksternal.
Bagi pasar, menurut Irman, perkembangan pentingnya adalah pendekatan yang semakin terintegrasi dalam pengelolaan likuiditas, yang tidak hanya memperhatikan kecukupan, tetapi juga jumlah, distribusi, dan harga likuiditas. Penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan mendukung likuiditas, sementara pengaturan waktu penerbitan SBN dan SRBI serta kebijakan deposito Badan Layanan Umum (BLU) dapat membantu mengurangi tekanan terhadap biaya pendanaan bank.
Irman menilai hal ini relevan dengan rencana normalisasi penempatan SAL. Saat ini, penempatan SAL mencapai sekitar Rp299 triliun, sementara Kemenkeu berkomitmen mempertahankan Rp200 triliun di Himbara hingga Juli 2027. Karena itu, urutan pelaksanaan kebijakan (policy sequencing) menjadi penting agar penarikan SAL tidak bersamaan dengan penyerapan likuiditas melalui penerbitan SBN/SRBI dan operasi moneter BI.
“Koordinasi waktu penarikan SAL dengan penerbitan SBN/SRBI dan operasi likuiditas BI lainnya akan membantu memperlancar kondisi pasar uang dan menghindari lonjakan biaya pendanaan yang tidak perlu. Komitmen untuk mempertahankan Rp200 triliun hingga Juli 2027 juga memberikan visibilitas yang lebih besar kepada perbankan mengenai bagian likuiditas pemerintah yang lebih persisten,” ujarnya.
Menurut Irman, pengelolaan SAL dan panduan pendanaan BLU menunjukkan perhatian pembuat kebijakan terhadap volume sekaligus harga likuiditas, yang dapat memperbaiki transmisi likuiditas ke suku bunga kredit.
Meski demikian, koordinasi tersebut tidak berarti pelonggaran kebijakan tanpa batas. BI tetap membutuhkan fleksibilitas untuk menjaga rupiah dan inflasi, sementara Kemenkeu perlu mempertahankan pembiayaan yang prudent dan kredibilitas fiskal.
“Secara keseluruhan, kami melihat bauran kebijakan (policy mix) yang berkembang sebagai semakin terkoordinasi tetapi tetap berbeda sesuai fungsi masing-masing. Instrumen fiskal dan likuiditas dapat mendukung aktivitas domestik, kebijakan moneter dan valuta asing tetap menjalankan peran stabilisasi, pengelolaan inflasi semakin mencakup langkah-langkah dari sisi pasokan, sementara pendalaman pasar keuangan memperkuat transmisi kebijakan,” ujarnya.
Dalam jangka pendek, lanjut dia, tantangannya adalah memastikan normalisasi SAL berlangsung lancar tanpa menimbulkan kekurangan likuiditas secara tiba-tiba, sehingga likuiditas yang memadai dapat diterjemahkan menjadi biaya pendanaan yang lebih rendah dan pembiayaan yang produktif.
