Mahfud MD Kembali Kritik Prabowo, Pidatonya Disebut Selalu Bagus tetapi Pelaksanaan Kebijakan Justru Asal

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menyoroti jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Mahfud menyoroti adanya perbedaan antara pidato Presiden Prabowo dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan. Menurut dia, sejumlah kebijakan justru berjalan sendiri-sendiri dan belum menunjukkan koordinasi yang kuat.

Pandangan tersebut disampaikan Mahfud dalam siniar di kanal YouTube NOTASLIMBOY TV. Dalam perbincangan itu, Mahfud mempertanyakan sejauh mana kendali Presiden terhadap jalannya pemerintahan.

“Sekarang saya percaya pada pendapat banyak orang bahwa dia tidak berdaulat sebagai presiden,” kata Mahfud.

Mahfud kemudian menyebut ada sesuatu yang menurutnya membuat Prabowo tidak sepenuhnya leluasa dalam menjalankan pemerintahan.

“Ada sesuatu yang menyandera dia. Pidato-pidatonya kan selalu bagus, tapi pelaksanaannya ya asal jalan saja, jalan sendiri-sendiri,” sambungnya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Mahfud terhadap kondisi pemerintahan Prabowo. Ia tidak menjelaskan secara spesifik pihak atau kelompok yang dimaksud sebagai sesuatu yang disebutnya “menyandera” Presiden.

Selain Presiden, Mahfud menyoroti kinerja jajaran menteri. Menurut dia, sebagian menteri dalam pemerintahan saat ini belum cukup tegas dalam menjalankan tugas masing-masing.

Mahfud membandingkan kondisi tersebut dengan pemerintahan sebelumnya. Ia menilai para menteri pada periode sebelumnya lebih responsif ketika harus memberikan penjelasan maupun menangani persoalan di kementerian masing-masing.

Menurut Mahfud, kondisi tersebut berkaitan dengan koordinasi pemerintahan. Ia melihat adanya kecenderungan kebijakan berjalan secara terpisah sehingga pelaksanaan di lapangan tidak selalu sejalan dengan pesan yang disampaikan Presiden.

Soroti Pemberantasan Korupsi

Mahfud juga mengaitkan kritiknya dengan persoalan penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi.

Ia menilai penanganan perkara korupsi masih dapat dipengaruhi oleh hubungan politik dan kepentingan tertentu. Namun, pandangan tersebut disampaikan Mahfud sebagai penilaiannya terhadap kondisi penegakan hukum saat ini.

“Mau memberantas korupsi ya pilih-pilih juga. Yang sudah jelas ada indikasi, karena dianggap punya jasa politik, punya pelindung politik, dan kedekatan politik, itu tidak ditindak kecuali sudah sangat terpaksa,” ungkap Mahfud.

Dengan demikian, kritik Mahfud mencakup beberapa aspek pemerintahan Prabowo, mulai dari koordinasi kebijakan, kinerja menteri hingga penegakan hukum.