Celios Kritik Data Desil: Ciri-ciri Negara Miskin Tak Akui Penduduknya Miskin, dan Itu Ada di Indonesia

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pendiri Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menyoal data desil yang berantakan.

Dia memperingatkan negara agar tak bermain-main dengan data statistik. Jangan sampai esensi kemiskinannya terlupakan.

“Jangan sampai kita bermanuver statistik menurunkan kemiskinan, tapi kita melupakan esensi mengurangi kemiskinan yang sebenar-benarnya begitu,” kata Media Wahyudi dikutip dari unggahannya di X, Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, ciri negara miskin ialah tak mengakui penduduknya miskin. Ciri itu dinilainya ada di Indonesia hari ini.

“Maka ini fakta yang menyakitkan, salah satu ciri negara miskin itu adalah negara yang tidak mengakui penduduknya miskin, dan ciri-ciri itu ada di Indonesia,” ungkapnya.

“Apa jangan-jangan memang kita negara miskin,” sambung Media.

Di sisi lain, dia tak menafikkan harapan terhadap ekonomi yang baik untuk Indonesia.

“Saya punya harapan itu. Kita punya sumber daya alam luar bisa beras. Optmisme memang harus dijaga, tapi optimisme itu harus dijaga dngan keberanian kita mengungap realitas,” ucapnya.

Namun menurutnya, semua itu tidak bisa dicapai dengan menutup mata pada realitas.

“Kalau kita menutup mata berapa orang miskin di Indonesia, masalahnya itu implikasinya besar,” ujarnya.

Pasalnya, ketika data kemiskinan kacau, anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) juga ikut kacau.

“Kalau orang miskin hanya kita anggap ada, sekitar sekian juta otang. Sangat kecil dan perlinsos kita akan kecil, itu sudah otomatis,” imbuhnya.

Hal tersebut kata dia tercermin dari alokasi anggaran perlindungan sosial terendah se Asia.

“APBN untuk Perlinsos kita adalah salah satu yang terendah di Asia. Kalau kita take out subsidi BBM. Akhirnya gara-gara data kemiskinan kita bapuk, dana perlinsos kita kecil. Itu implikasinya,” pungkasnya.

Pemerintah Perbaiki Data Desil

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menganggarkan Rp7 triliun ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang jadi dasar penetapan desil.

Hal itu menuai sorotan. Mengingat dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau uang pajak rakyat.

Kucuran Rp7 triliun tersebut sebelumnya dikonfirmasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dia mengatakan pihaknya sudah menyalurkan uang tersebut.

“Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini ya,” kata Purbaya kepada jurnalis di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Meski begitu, dia mengungkapkan angka Rp7 triliun itu merupakan total anggaran. Bukan semata-mata untuk memperbaiki DTSEN.