79 Pemda Kesulitan Bayar Gaji PPPK, Mendagri Bantah Tak Mau Tambah Dana Transfer ke Daerah

PORTALUTAMA.NET,JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah dirinya enggan menambah dana Transfer ke Daerah (TKD). Mengingat sejumlah daerah memintah tabahan untuk gaji pegawai.

Tito mengungkapkan, ada pemberitaan menyebut ‘Mendagri tolak usulan tambahan TKD daerah, titik dua, jangan mau dibohongi oleh staf’. Menurutnya, ada salah kaprah.

Hal itu disampaikan Mendagri kepada media seusai Konferensi Pers Pemerintah: Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Program Prioritas serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (5/8).

“Enggak gitu yang saya sampaikan,” kata Tito melalui keterangannya dikutip dari Antara, Sabtu (8/8/2026).

Tito mengungkapkan, saat ini ada tiga langkah yang disapkan pemerintah. Pertama meminta daerah efisiensi.

Menurutnya, berdasarkan penelusuran tim Kementerian Dalam Negeri, saat ini ada sejumlah anggaran yang mestinya bisa diefisiensi oleh daerah untuk menggaji pegawai. Seperti besarnya anggaran perjalanan dinas hingga honor rapat.

Dia memberi contoh pun Bupati Lahat yang berinisiatif melakukan efisiensi dari sejumlah belanja pendukung daerah sehingga mampu menghemat Rp400 miliar.

“Nah itu yang saya minta, kerjakan dulu itu (efisiensi). Jangan tahu-tahu minta aja langsung tambahan DAU (Dana Alokasi Umum), No. Kerjakan dulu efisiensi dan kami akan turunkan tim,” ucapnya.

Langkah kedua. ketika Kemendagri telah menurunkan tim ke daerah dan hasilnya memang diperlukan adanya insentif, khususnya bagi daerah yang memiliki Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh pemerintah pusat. 

Dia pun mendorong Kementerian Keuangan dan akan mengawal pencairan DBH tersebut.

“Kita akan sampaikan ke Menteri Keuangan, tolong dong bayarin yang itu. Karena itu buat belanja pegawai. Begitu dibayar, dia sudah cukup, selesai masalah,” ucap Tito.

Langkah terakhir, dilakukan untuk daerah yang sudah dibedah dari sisi efisiensi anggaran dan tidak memiliki DBH atau betul-betul mengalami kekurangan. 

Tito menegaskan pemerintah siap memberikan insentif DAU melalui Kementerian Keuangan. Pihaknya mencatat, terdapat 79 daerah yang mengalami kesulitan tersebut.

“Nah ada daerah yang mungkin efisiensi sudah dilakukan, sudah kita bedah, enggak cukup. DBH enggak ada atau ada DBH tapi enggak cukup bayar belanja pegawai dari jalan lain. Ini harus top up,” pungkasnya.

(Arya/Fajar)