Tak Nikmati Dana YPPI, Mengapa Burhanuddin Abdullah Tetap Dipenjara?

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Di balik vonis yang menjerat mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, tersimpan kisah yang hingga kini masih memunculkan perdebatan. Dalam kasus penyaluran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) senilai Rp100 miliar, Burhanuddin menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menikmati dana tersebut dan hanya menjalankan keputusan yang diambil secara kolektif.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Burhanuddin menyatakan dirinya tidak pernah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

“Tidak ada sepeser pun uang negara untuk memperkaya diri saya sendiri,” ujarnya saat persidangan.

Menurut Burhanuddin, kebijakan pengeluaran dana YPPI merupakan hasil keputusan kolektif dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 3 Juni dan 22 Juli 2003, bukan keputusan yang diambil secara sepihak.

Kasus tersebut bermula ketika Bank Indonesia menghadapi situasi yang dinilai sulit. Sejumlah pejabat BI tersangkut perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), sementara proses revisi Undang-Undang Bank Indonesia masih berlarut di DPR. Dalam kondisi tersebut, jajaran pimpinan BI memutuskan menggunakan dana YPPI.

Dalam pembelaannya, Burhanuddin mengaku lalai karena terlalu mempercayai analisis dan penjelasan yang disampaikan bawahannya.

“Khilaf atau alpa adalah pada tempatnya. Kadang ada penyesalan, kenapa pada waktu itu saya percaya pada deputi saya. Kenapa saya percaya kata-kata Oey Hoey Tiong,” katanya.

Fakta persidangan menunjukkan dana Rp100 miliar tersebut dialirkan kepada pihak ketiga, yakni Rp68,5 miliar untuk bantuan hukum mantan pejabat BI dan Rp31,5 miliar kepada anggota Komisi IX DPR. Burhanuddin menegaskan dirinya tidak menerima manfaat pribadi dari aliran dana tersebut.

Mahkamah Agung kemudian mengurangi hukuman Burhanuddin dari 5 tahun 6 bulan menjadi 3 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut Burhanuddin tidak menikmati hasil korupsi, namun tetap dinilai bertanggung jawab karena menyetujui penyalahgunaan kewenangan yang mencoreng citra Bank Indonesia.

Tim kuasa hukum Burhanuddin juga berpendapat bahwa dana YPPI merupakan aset yayasan swasta, bukan keuangan negara, sehingga menurut mereka tidak terdapat kerugian negara. Selain itu, mereka menilai keputusan penggunaan dana diambil secara kolektif dalam RDG sehingga pertanggungjawaban pidana seharusnya tidak dibebankan kepada satu orang.

Meski demikian, pengadilan tetap menyatakan Burhanuddin bersalah. Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak menikmati hasil korupsi, tetapi perbuatannya dinilai telah merusak kepercayaan terhadap Bank Indonesia.

Dalam pembelaannya, Burhanuddin menyatakan seluruh kebijakan yang diambil saat itu dilandasi keinginan menjaga stabilitas dan nama baik Bank Indonesia yang tengah menghadapi berbagai persoalan hukum pascakrisis. Ia juga pernah menerima penghargaan Bintang Mahaputera pada 2007 atas jasanya kepada negara.