Pernyataan soal Cak Imin Larang WNI ke Kamboja Cari Uang Disorot, Diduga Merendahkan Negara Lain

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengimbau warga Indonesia tidak mencari pekerjaan ke Kamboja terus menuai sorotan. Dianggap merendahkan negara lain.

Hal tersebut diungkapkan Pegiat Media Sosial, Hadi Saputra. Terlebih, Cak Imin saat ini menjabat sebagai Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Hadi, tugas utama seorang Menko Pemberdayaan Masyarakat bukan sekadar menyampaikan imbauan. Seharusnya, pemerintah menghadirkan solusi atas persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

“Pernyataan Cak Imin yang melarang warga negara mencari kerja ke Kamboja dengan alasan ‘negaranya lebih miskin’ makin memperlihatkan ironi dan kontradiksi tajam ketika dikaitkan dengan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat,” tulis Hadi melalui akun X pribadinya dikutip dari X, Kamis (6/8/2026).

Dia menilai jabatan tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun strategi pemberdayaan masyarakat. Mulai dari pengentasan kemiskinan hingga penciptaan peluang kerja.

Menurut Hadi, pernyataan yang membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara tidak menyelesaikan persoalan. Yang dibutuhkan masyarakat justru kebijakan yang mampu membuka lapangan pekerjaan.

“Tugas utama seorang Menko Pemberdayaan Masyarakat adalah merumuskan strategi pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas SDM, dan penciptaan peluang ekonomi bagi rakyat,” ungkapnya

Hadi juga menilai imbauan tersebut tidak diikuti solusi konkret. Ia menyebut kondisi itu mencerminkan kegagalan dalam menjalankan fungsi pemberdayaan.

“Mengeluarkan imbauan bernada merendahkan negara lain tanpa menyodorkan alternatif lapangan kerja lokal adalah bukti nyata kegagalan eksekusi portofolio pemberdayaan,” ucapnya.

Dia juga menyinggung fenomena banyaknya warga Indonesia yang bekerja di Kamboja. Menurutnya, sebagian dari mereka berangkat karena terdesak kondisi ekonomi.

Hadi mengatakan tidak sedikit WNI yang akhirnya terjebak dalam praktik perjudian daring maupun tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Karena itu, persoalan tersebut harus ditangani dari akarnya.

“Sebagian besar warga Indonesia yang berangkat ke Kamboja terjebak dalam ekosistem perjudian online dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akibat keputusasaan ekonomi di dalam negeri.”

Menurut Hadi, pemerintah seharusnya memperkuat koordinasi lintas kementerian. Langkah itu dinilai lebih penting dibanding membandingkan kondisi ekonomi Indonesia dengan negara
lain.

Dia menilai pemberantasan sindikat TPPO harus menjadi prioritas. Selain itu, pemerintah juga perlu memutus jaringan penipuan lowongan kerja yang menjerat banyak WNI.