Alarm Bahaya Pemerintah, 490 Pemda Kesulitan Bayar Gaji ASN, Purbaya Didesak Segera Cairkan TKD

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid meminta pemerintah segera menetapkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi pemerintah daerah yang mengalami kesulitan fiskal untuk memenuhi belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Kholid, kepastian mengenai tambahan TKD perlu segera diberikan agar hak para ASN tetap terpenuhi dan pelayanan publik tidak terganggu. Ia meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera menyelesaikan pembahasan mengenai kebutuhan anggaran tersebut.

“Guru, tenaga kesehatan, PPPK, semuanya menggantungkan hidupnya dari situ. Jadi, jangan sampai ada yang gajinya tidak dibayar tepat waktu. Kalau ini sampai telat, yang rugi bukan cuma mereka, tapi juga pelayanan ke masyarakat,” ujar Kholid dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).

Kholid menjelaskan, persoalan kekurangan anggaran belanja pegawai tidak lagi terjadi di beberapa daerah saja, tetapi telah meluas hingga sekitar 490 pemerintah daerah. Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi mengganggu pelayanan publik apabila tidak segera diatasi.

Karena itu, ia mendorong pemerintah mempercepat penetapan tambahan TKD sebagai langkah untuk membantu daerah yang belum memiliki kemampuan fiskal memadai dalam membiayai belanja pegawai.

Di sisi lain, Kholid mengingatkan pemerintah daerah agar tetap melakukan efisiensi anggaran. Ia menilai belanja yang tidak menjadi prioritas perlu dikurangi, sementara alokasi anggaran ditata kembali tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Ini bukan lagi persoalan satu-dua daerah. Karena skalanya sudah cukup luas dan bisa berdampak sistemik terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah,” katanya.

Selain itu, Kholid meminta Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri segera merampungkan perhitungan kebutuhan tambahan TKD, kemudian melaporkannya kepada Presiden sebelum memberikan kepastian kepada pemerintah daerah.

“Kami minta Pak Purbaya dan Pak Tito segera melaporkan hasil hitungannya kepada Presiden dan mengumumkan kepastiannya. Jangan sampai ASN di daerah menanggung akibat dari proses administrasi yang berlarut-larut,” ujar Kholid.

Ia berharap keputusan mengenai tambahan TKD dapat segera diambil sehingga pembayaran gaji ASN di daerah tetap berjalan tepat waktu dan pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan. (Pram/fajar)