Pengamat Minta Gubernur Dedi Mulyadi Bikin Sayembara Tangkap Koruptor Kakap: Jangan Cuma Maling Kelas Teri!

PORTALUTAMA.NET, BANDUNG — Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) yang kerap menggelar sayembara berhadiah untuk menangkap pelaku kejahatan di wilayahnya kembali mendapat sorotan tajam. Langkah tersebut dinilai masih sebatas aksi populis dan belum menyentuh akar persoalan penegakan hukum yang substantif.

Pengamat Politik sekaligus Warga Jawa Barat, Heru Subagia, menilai di tengah kegeraman publik terhadap maraknya kasus korupsi, masyarakat merindukan perubahan tata kelola hukum yang radikal dan tanpa tebang pilih dari para pengambil kebijakan.

Heru menyoroti gelaran sayembara KDM yang menyasar peredaran obat keras ilegal seperti Tramadol, minuman keras (miras), hingga begal. Menurutnya, aksi tersebut patut diapresiasi sebagai tindakan penegakan hukum skala terbatas, namun berisiko terjebak pada narasi pencitraan semata.

“Sayembara tangkap begal dan pengedar obat keras lalu memviralkannya harusnya bukan sekadar panggung hiburan. Langkah KDM ini mengingatkan pada kritik yang menyebut aksinya minim substansi dan cenderung teatrikal,” ujar Heru dalam keterangannya kepada fajar.co.id, Selasa (4/8/2026).

Soroti Target yang Hanya Menyasar ‘Rakyat Kecil’

Heru membeberkan adanya beban moral dan etika ketika sayembara yang diluncurkan oleh orang nomor satu di Jawa Barat tersebut justru menyasar masyarakat kelas bawah.

“Rakyat kecil yang terjerat kasus pencurian atau berjualan miras sering kali adalah korban dari keterdesakan hidup. Mereka mengambil keputusan ekstrem bukan karena rakus, melainkan karena kebutuhan dasar yang tak terpenuhi oleh negara, seperti minimnya lapangan kerja dan pengaman sosial,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia menantang KDM untuk menggeser target sayembaranya agar lebih berkelas, berani, dan memberikan dampak luas bagi tata kelola pemerintahan.

Tantang KDM Gelar Sayembara Tangkap Koruptor Kakap
Untuk membuktikan penegakan hukum yang tidak tumpul ke atas, Heru mendesak Gubernur Jabar memperluas sasaran sayembara hingga ke tingkat kejahatan luar biasa (extraordinary crime), yakni korupsi.

Ia meminta KDM berani menargetkan para koruptor kelas kakap di lingkungan elite politik, mulai dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, pejabat teras Pemprov, hingga Kepala Daerah seperti Wali Kota, Bupati, Camat, hingga Kepala Desa.

“Bisa jadi sasaran koruptor itu adalah teman sendiri, rekan satu partai, atau bahkan pihak pendana saat kampanye Pilgub lalu. Jika memang serius, sasarannya harus jelas: koruptor yang merampas hak rakyat, bukan sekadar pencuri kecil yang hidupnya sudah terhimpit,” kata Heru.

Usul Hadiah Miliaran Rupiah Menggunakan APBD

Tak hanya soal sasaran, Heru juga memberikan usulan konkret terkait skema hadiah sayembara. Agar berdampak besar, nilai hadiah untuk pelapor kasus korupsi disarankan bernilai fantastis dan didanai resmi oleh negara.