Prabowo Hadapi Beban Fiskal, Hasto Salahkan Jokowi

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menilai tantangan fiskal yang kini dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dilepaskan dari berbagai kebijakan yang dijalankan pada periode pemerintahan sebelumnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto usai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Masjid At-Taufiq, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026), dan kembali menjadi sorotan setelah dikutip pada Selasa (16/6/2026).

Menurut Hasto, kondisi keuangan negara yang dihadapi pemerintahan saat ini merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, ia menilai tidak tepat jika seluruh tekanan fiskal dibebankan kepada pemerintahan Prabowo.

Hasto mengatakan Presiden Prabowo kini berada dalam situasi yang cukup berat karena harus mengelola berbagai persoalan anggaran negara di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

“Ya tapi kita melihat, sekarang Presiden Prabowo menghadapi berbagai persoalan fiskal,” ujar Hasto.

Namun, ia menegaskan bahwa situasi tersebut bukan semata-mata lahir dari kebijakan pemerintahan saat ini.

“Itu bukan karena dari Presiden Prabowo, tapi juga akibat-akibat dari kebijakan sebelumnya,” lanjutnya.

Salah satu hal yang menjadi sorotan Hasto adalah besarnya alokasi belanja bantuan sosial (bansos) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, anggaran bansos yang sangat besar saat itu digunakan untuk kepentingan elektoral dan berdampak terhadap kondisi fiskal negara saat ini.

“Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja bansos yang begitu besar,” katanya.

Hasto bahkan mengutip pandangan sejumlah pengamat politik internasional yang memperkirakan total belanja bansos tersebut mencapai lebih dari 13 miliar dolar Amerika Serikat.

“Dalam hitungan para pengamat politik luar, itu mencapai lebih dari 13 miliar USD,” ungkapnya.

Selain bansos, Hasto juga menyoroti belanja infrastruktur yang menurutnya belum sepenuhnya menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat luas.

Ia menilai sejumlah proyek besar yang telah dijalankan belum mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kemudian belanja-belanja infrastruktur yang tidak memberikan suatu multiplier,” ujarnya.

Tak hanya itu, Hasto turut menyinggung proyek pemindahan ibu kota negara yang selama ini menjadi salah satu program strategis nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut juga perlu dievaluasi dari sisi dampak ekonomi dan beban fiskal yang ditimbulkan.