Hari-Hari Omong Kosong Identitas Pejabat Kita

Oleh: Muh. Nur Fajri Ramadhana, M.K

Fajar.co.id – Tentu saja kita tidak asing dengan nama Harmoko, seorang menteri yang menjabat pada era Orde Baru. Bahkan namanya pun sering dipelesetkan menjadi “Hari-Hari Omong Kosong”. Julukan itu lahir bukan semata karena gaya komunikasinya, melainkan karena masyarakat melihat adanya jarak antara pernyataan pejabat dan kenyataan yang mereka alami sehari-hari. Bahkan, istilah tersebut diakui sebagai bagian dari memori politik Indonesia yang melekat pada sosok Harmoko.

Tiga dekade era Orde Baru dan Reformasi telah berlalu. Fenomena “hari-hari omong kosong” tampaknya belum sepenuhnya hilang dari ruang publik, bahkan di kalangan pejabat kita. Yang berubah hanyalah kemasannya. Jika dahulu para pejabat disiarkan melalui televisi negara, kini mereka hadir melalui konferensi pers, unggahan media sosial, podcast, hingga berbagai pernyataan resmi yang sering kali lebih kaya retorika daripada substansi.

Rakyat pada dasarnya dapat menerima bahwa pemerintah tidak selalu berhasil memenuhi setiap target. Akan tetapi, yang sulit diterima adalah ketika kenyataan dibungkus oleh klaim yang tidak sejalan dengan fakta. Ketika statistik dan pengalaman masyarakat berbicara berbeda dari pidato resmi, kredibilitas penyelenggara negara menjadi taruhan utama.

Kepercayaan merupakan modal paling utama dan berharga dalam pemerintahan. Negara tidak hanya dijalankan melalui undang-undang dan birokrasi, tetapi juga melalui keyakinan masyarakat bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan mereka. Ketika kepercayaan melemah, kebijakan yang baik sekalipun akan sulit memperoleh legitimasi.

Berbagai data menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Perilaku Antikorupsi Indonesia pada tahun 2024 turun dari 3,92 menjadi 3,85. Penurunan ini menunjukkan bahwa kesadaran dan budaya antikorupsi di masyarakat masih perlu diperkuat.

Fakta yang tidak kalah penting adalah bahwa kualitas tata kelola pemerintahan masih menyisakan banyak ruang perbaikan. Berbagai kritik mengenai lemahnya akuntabilitas, belum optimalnya pengawasan, serta tantangan dalam pemberantasan korupsi menunjukkan bahwa pekerjaan rumah demokrasi Indonesia masih jauh dari kata selesai.

Masalah lain adalah kecenderungan sebagian pejabat menjadikan komunikasi sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Akibatnya, yang diprioritaskan bukan penyelesaian masalah, melainkan penciptaan persepsi. Pemerintah terlihat sibuk menjelaskan mengapa sebuah kebijakan gagal ketimbang memperbaiki penyebab kegagalan tersebut.