Sinyal Reshuffle Menguat, Pakar Bocorkan 10 Menteri yang Berpotensi Dicopot Prabowo

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Wacana perombakan Kabinet Merah Putih kembali mengemuka. Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Syurya Muhammad Nur, memprediksi Presiden Prabowo Subianto berpeluang melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan.

Menurut Syurya, perombakan kabinet merupakan instrumen yang lazim digunakan presiden untuk memastikan program-program prioritas berjalan sesuai target.

Ia menilai, memasuki fase konsolidasi pemerintahan, Prabowo membutuhkan jajaran menteri yang tidak hanya memiliki kapasitas teknokratis, tetapi juga mampu mengeksekusi kebijakan secara efektif dan mengomunikasikannya kepada publik.

“Reshuffle bukan sekadar hukuman politik. Ini adalah langkah korektif agar mesin pemerintahan berjalan lebih efektif dan sejalan dengan agenda strategis presiden,” kata Syurya, Sabtu (6/6/2026).

Ia menilai tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini semakin kompleks. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga dituntut memperkuat investasi, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas sosial dan politik.

Dalam situasi tersebut, kata dia, kemampuan komunikasi publik menjadi faktor penting. Menurut Syurya, sejumlah kebijakan pemerintah kerap menghadapi resistensi bukan karena substansinya bermasalah, melainkan karena penjelasan yang disampaikan kepada masyarakat dinilai kurang efektif.

“Di era digital, menteri tidak hanya berfungsi sebagai administrator. Mereka juga harus mampu menjadi komunikator publik yang menjelaskan arah kebijakan secara jelas dan konsisten,” ujarnya.

Sejumlah Kementerian Dinilai Perlu Evaluasi

Syurya menyebut sejumlah kementerian berpotensi menjadi perhatian dalam evaluasi kabinet. Di sektor pariwisata, misalnya, Kementerian Pariwisata dinilai perlu menghadirkan strategi promosi yang lebih agresif untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional masih menghadapi tantangan penyelesaian konflik agraria, percepatan sertifikasi tanah, serta kepastian hukum yang berkaitan dengan investasi.

Di bidang ekonomi, pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Adapun sektor transportasi dinilai perlu mempercepat pembenahan aspek keselamatan, konektivitas, dan efisiensi logistik nasional.

Syurya juga menyoroti kementerian yang membidangi pembangunan desa, UMKM, investasi, reformasi birokrasi, lingkungan hidup, hingga ketenagakerjaan. Menurut dia, setiap kementerian menghadapi target yang semakin besar seiring dengan ambisi pemerintah mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.