Catat! Rp100,1 Triliun Disiapkan untuk Pulihkan Sumatera

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra, Tito Karnavian mengungkapkan total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatra mencapai Rp100,1 triliun.

Anggaran tersebut telah mendapat persetujuan pemerintah dan dukungan penuh dari Satgas DPR RI.

Tito menyebut Satgas DPR RI dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, dukungan lintas lembaga menjadi penting agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan maksimal.

“Total anggaran sebesar Rp100,1 triliun sudah mendapatkan persetujuan tingkat pemerintah dan didukung penuh Satgas DPR RI,” kata Tito di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ia merinci alokasi anggaran akan dibagi selama tiga tahun. Pada 2026, pemerintah menyiapkan Rp38,9 triliun dengan fokus pembangunan infrastruktur prioritas, sekolah, dan hunian masyarakat.

Kemudian pada 2027 dialokasikan Rp32,9 triliun, sedangkan pada 2028 sebesar Rp28,2 triliun.

Dalam pembagian anggaran tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menjadi instansi dengan porsi terbesar, yakni Rp69 triliun selama tiga tahun. Dana itu akan digunakan untuk perbaikan jalan, jembatan, hingga normalisasi sungai di wilayah terdampak bencana.

Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memperoleh alokasi Rp7,4 triliun yang difokuskan untuk percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak.

Tito menegaskan pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (Huntara).

“Target kami untuk Huntap paling lambat selesai pada 2027. Kita harapkan masyarakat jangan terlalu lama berada di hunian sementara,” tegasnya.

Selaras dengan itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa DPR RI bersama pemerintah membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra yang sebelumnya telah disetujui, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah.

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan, koordinasi dilakukan agar program rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk rencana kerja kementerian dan lembaga terkait, dapat berjalan secara optimal dan terintegrasi.

Menurutnya, pelaksanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya akan dijalankan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Koordinasi ini dilakukan agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik. Untuk hal-hal teknis nantinya akan dilakukan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah yang diketuai Pak Tito Karnavian,” paparnya.